Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Miris, "Garuda di Dadaku, Ringgit di Kantongku"

Kompas.com - 15/03/2014, 12:44 WIB


KOMPAS.com — Lirik lagu grup musik rock Netral sebenarnya adalah "Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku". Namun, sejumlah pemuda di kawasan perbatasan di Kalimantan mengubah menjadi "Garuda di dadaku, ringgit di kantongku" karena mereka lebih akrab ringgit ketimbang rupiah.

Di Kecamatan Krayan, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebuah daerah yang berbatasan darat langsung Malaysia, masyarakatnya lebih banyak menggunakan ringgit ketimbang rupiah.

Mata uang rupiah tetap ada, tetapi jika dibandingkan, maka jauh lebih banyak ringgit yang beredar. Akibatnya, untuk transaksi sehari-hari, baik untuk membeli sembako, rokok, maupun kebutuhan hidup lainnya, masih lebih banyak yang menggunakan ringgit.

Pemandangan ini bukan hanya dijumpai di warung-warung kecil penjual sembako maupun komoditas lain di pasar tradisional. Bahkan, transaksi menggunakan ringgit di minimarket merupakan pemandangan yang lumrah.

Di Tarakan saja yang merupakan kota agak jauh dari Malaysia, kadang-kadang dijumpai WNI yang jual-beli dengan mata uang ringgit. Di mal atau supermarket tertentu, harga yang tertera bukan rupiah, melainkan dalam bentuk ringgit, seperti harga di sepatu tertera 100 ringgit, dan lainnya.

Untuk di Krayan yang warganya masih akrab dengan ringgit, hal ini terjadi lantaran kebanyakan bahan pokok yang dikonsumsi warga sehari-hari didatangkan dari Tawau, Malaysia bagian timur. Sebaliknya, warga juga menjual hasil sumber daya alam mereka ke negeri jiran tersebut.

Termasuk penjualan ternak baik sapi maupun kerbau juga dijual ke Tawau, Sabah, maupun ke Serawak. Dari hasil transaksi itulah mereka membawa pulang ringgit dari Tawau. Ringgit yang mereka peroleh itu kemudian beredar di Krayan maupun Sebatik. Kondisi ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Fenomena ini seperti terlihat lumrah, tetapi jika ditelisik lebih dalam, sesungguhnya sangat miris dan cukup memprihatinkan karena secara perlahan bisa melunturkan nilia-nilai kebangsaan dan mengancam keutuhan NKRI.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kaltim Abdul Djalil Fattah mengatakan bahwa sudah puluhan tahun kondisi di kawasan perbatasan tidak dalam kondisi membanggakan karena minimnya berbagai sarana dan prasarana.

Banyak anggota masyarakat yang mengeluh mengenai permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun yang belum juga ada perbaikan. Minimnya sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur tersebut, kemudian berdampak pada harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

Dia menilai bahwa warga di perbatasan belum sepenuhnya "merdeka" karena perhatian dari Pemerintah RI belum menyentuh sendi kehidupan mereka sehingga perekonomian warga setempat bergantung pada negeri tetangga.

"Pemuda di sana yang menggubah lagu menjadi 'Garuda di dadaku, ringgit di kantongku', sebenarnya sangat miris ketika kita mendengarnya. Semoga pemerintah yang mendengar juga mengambil langkah tepat untuk menangani permasalahan ini," tutur Djalil seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, di Krayan dan di Sebatik, mata uang ringgit yang masih lebih populer dan lebih sering digunakan ketimbang rupiah. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketergantungan kawasan perbatasan terhadap pasokan sembako dan bahan kebutuhan lain dari Malaysia masih tinggi.

"Pemerintah pusat harus bertanggung jawab membuat rencana kerja terhadap pembangunan di kawasan perbatasan dengan tepat, karena persoalan perbatasan negara bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten, tetapi harus pemerintah pusat karena menyangkut perbatasan negara," katanya lagi.

Menurut Djalil, apabila pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan, maka selain membuat warga lebih mapan, juga untuk menjaga aset negara. Apalagi potensi sumber daya alam di kawasan itu ternyata melimpah dan mampu menyejahterakan warga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com