Kompas.com - 14/03/2014, 15:41 WIB
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron (kiri) dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad (kanan) saat jumpa pers di kantor Bawaslu, Jumat (14/3/2014). KOMPAS.com/FATHUR ROCHMANKomisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron (kiri) dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad (kanan) saat jumpa pers di kantor Bawaslu, Jumat (14/3/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum kesulitan untuk memidanakan partai yang melanggar moratorium iklan politik di televisi. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar partai tersebut bisa dijerat pasal pidana.

"(Iklan kampanye harus ada) visi misi, program, ajakan. Sekarang ini kita sudah beberapa kali berusaha menjerat. Tapi setiap usaha ini dilaporkan ke penegak hukum, ini menjadi mentah karena tidak terpenuhi unsur yang tadi," ujar Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron, di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Daniel mengatakan, dalam iklan politik partai yang ditayangkan di stasiun televisi tidak ditampilkan menyebutkan visi misi partai. Hal itu menyulitkan Bawaslu untuk menjerat partai pelanggar moratorium tersebut. "Makanya tidak heran jika ini akan terus-terusan. Sangat kecil kemungkinan bisa dipidanakan," kata Daniel.

Menurut Daniel, ketika nama-nama partai dipublikasikan, sebetulnya itu sudah menjadi hukuman moral karena masyarakat mengetahui nama partai-partai yang tidak mengikuti kaidah yang sudah ditentukan.

Siang tadi Bawaslu dan Komisi Penyiaran Indonesia mengumumkan daftar nama partai politik yang melanggar moratorium terkait iklan politik yang disiarkan di televisi. Partai- partai tersebut adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.