Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konvensi Demokrat, Nasibmu Kini...

Kompas.com - 12/03/2014, 06:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


AMBON, KOMPAS.com
 — Gelaran dan tahapan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dihentikan sementara. Demokrat ingin mengerahkan kekuatannya untuk berkonsentrasi pada pemenangan pemilu legislatif pada 9 April mendatang. Apakah ini pertanda adanya kesadaran dari partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu bahwa konvensi tak bisa mendongkrak popularitas partai?

Sejak awal bergulir hingga memasuki tahapan debat kandidat, gaung Konvensi Demokrat tak membahana. Bahkan, ada yang menilai gagal, tak mampu mendongkrak popularitas dan elektabilitas partai.  

Direktur Eksekutif Pol Tracking Institute Hanta Yudha mengatakan, redupnya konvensi terjadi karena internal Demokrat tak solid mendukung kesuksesan gelaran ini. Kader Demokrat yang seharusnya bahu-membahu bersama Komite Konvensi justru seperti mundur teratur.

Dukungan tinggi dirasakan ketika konvensi dipercaya dapat memberikan keuntungan ganda, yaitu hasil yang signifikan di pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sebaliknya, dukungan itu merosot tajam ketika tak ada lagi keuntungan ganda yang dapat diperoleh.

"Tak ada lagi keuntungan ganda karena di pileg hampir tidak ada harapan bagi kandidat (konvensi) untuk bisa mendongkrak elektabilitas Demokrat," kata Hanta, Selasa (11/3/2014).

Menurut Hanta, kader Demokrat lebih tertarik mengupayakan pemenangan pemilu legislatif ketimbang mengangkat derajat konvensi. Akhirnya, semua berjalan sendiri-sendiri. Komite sibuk mengurusi konvensi dan kader Demokrat fokus mengupayakan pemenangan pemilu. Di sisi lain, kandidat konvensi dianggap tak piawai dalam melontarkan gagasan yang dapat menarik perhatian publik.

Pada Selasa (11/3/2013) kemarin, Komite Konvensi menyatakan, atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat, semua kegiatan dihentikan sementara selama masa kampanye terbuka pemilu pada 16 Maret-5 April 2014. Alasannya ialah agar semua potensi dalam konvensi dapat dikerahkan penuh untuk mengupayakan pemenangan pileg.  

Komite yang mayoritas anggotanya berasal dari eksternal Demokrat dibuat tak bertaji. Ibarat seorang tamu, Komite patuh pada aturan yang dibuat oleh "tuan rumah". Imbasnya, tiga kegiatan yang sudah terjadwal terpaksa ditunda pelaksanaannya, yakni debat kandidat di Semarang dan Banjarmasin serta seremoni penutupan konvensi di DKI Jakarta.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Komite Konvensi Capres Demokrat Suaidi Marasabessy membantahnya. Ia mengungkapkan, Komite telah bekerja solid dan penuh perhitungan. Hanya, ada hal-hal yang membuat Komite tetap harus memenuhi permintaan Majelis Tinggi untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan konvensi. Hal-hal apa yang dimaksud, ia tak mau mengungkapkannya. 

Mengenai jadwal kegiatan, kata Suaidi, Komite telah menyusun rapi sejak jauh hari. Sebelumnya, menurut dia, Komite juga tak pernah mendapatkan informasi bahwa kegiatan konvensi tak boleh dilakukan selama masa kampanye. Informasi itu baru diterima pada awal Maret.

"Padahal, Komite bukan Demokrat, tapi Majelis Tinggi berpendapat lain. Permintaan itu dikomunikasikan belakangan karena situasi politik dinamis sekali," ujarnya.

Dengan kondisi ini, tugas Komite semakin berat. Di satu sisi, Komite dituntut menakhodai konvensi secara independen dan transparan, tetapi di sisi lain kendali masih berada di tangan Demokrat.  

Keuntungan tak dapat diraih. Konvensi pun hanya dipandang sebelah mata. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com