Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Cirus, Jokowi Capres Populer dan Paling Disukai

Kompas.com - 08/03/2014, 18:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah calon presiden yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia. Tingkat keterkenalan masyarakat terhadap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga sangat tinggi. Hal tersebut berdasarkan survei Cirus Surveyors Group yang dirilis di Jakarta, Sabtu (8/3/2014) siang.

“Kita mengukur keterkenalan dan kesukaan masyarakat terhadap bakal capres. Hasilnya, Jokowi berada di urutan atas baik untuk tingkat keterkenalan dan kesukaannya,” kata peneliti Cirus Kadek Dwita Apriani saat memaparkan hasil surveinya.

Untuk keterkenalan, Jokowi berada di peringkat kedua dengan 91,9 persen responden. Dia hanya kalah dengan Ketua Umumnya di PDI-P Megawati Soekarnoputri yang mendapatkan 92,3 persen responden. Di peringkat ketiga adalaha Bakal Presiden Partai Kebangkitan Bangsa Jusuf Kalla dengan 87,1 persen.

Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan keempat dengan 82,1 persen. Capres Partai Hanura, membayangi dibawahnya dengan 81,1 persen. Capres Partai Golkar Aburizal Bakrie menutup enam besar dengan 78,7 persen. Capres sisanya, tidak ada yang mendapatkan lebih dari 50 persen dalam kategori keterkenalan.

Untuk kategori kesukaan, kali ini Jokowi berada pada peringkat pertama dengan 90,8 persen. Prabowo berada pada posisi kedua dengan skor yang agak jauh, yakni 75,6 persen. Kalla membayangi Prabowo dengan presentase 75,0 persen. Capres Konvensi Demokrat Dahlan Iskan berada pada posisi keempat dengan 71,6 persen. Capres lainnya tidak ada yang mendapatkan lebih dari 70 persen dalam kategori kesukaan.

Survei ini dilakukan dengan metode Multistage Random Sampling dengan 2200 responden yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen dengan margin of error sebesar kurang lebih 2 persen. Survei didanai oleh Cirus dan Tim Visi Indonesia 2013 bekerjasama dengan Harian Republika. Proses pengumpulan data berlangsung dari tanggal 20 hingga 26 Februari 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com