Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Buka Penyelidikan Baru SKK Migas, Adakah Tersangka Baru?

Kompas.com - 04/03/2014, 21:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyelidikan baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas. Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka KPK bakal menetapkan tersangka baru dari penyelidikan tersebut.

"Pengembangan dari kasus itu, tentu tidak sekadar hasil. Pasti penyelidik punya informasi yang cukup banyak, kemudian dibuka penyelidikan baru. Dalam proses persidangan bisa dihasilkan untuk penyelidikan baru," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (4/3/2014), di Jakarta.

Saat ditanya ke mana arah penyelidikan baru ini, Johan enggan mengungkapkannya terlebih dahulu. Dia menuturkan, dalam proses penyelidikan ini, tim KPK mendalami segala hal yang berkembang dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, dan perkara mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno. KPK juga mengembangkan fakta persidangan kasus Rudi yang berkembang selama ini, termasuk mengenai dugaan aliran uang ke anggota DPR.

Terkait penyelidikan ini, KPK telah meminta keterangan mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisno dan Sri Utami selaku Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM.

Saat bersaksi dalam persidangan Rudi beberapa waktu lalu, Didi mengaku pernah diminta Waryono agar menyiapkan dana untuk pimpinan hingga semua anggota Komisi VII DPR. Menurutnya, uang tersebut berasal dari seseorang bernama Hardiyono dari SKK Migas. "Jumlahnya sekitar 140.000 dollar AS karena pimpinan 7.500 dollar," kata Didi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Uang itu, kata Didi, akan dibagikan kepada empat pimpinan Komisi VII, 43 anggota Komisi VII, Sekretariat Komisi VII, dan sisanya untuk perjalanan dinas Komisi VII. Didi menyiapkan amplop tersebut dengan sejumlah kode. Anggota komisi dan sekretariat masing-masing mendapat 2.500 dollar AS, sedangkan untuk pimpinan Komisi VII sebesar 7.500 dollar AS.

Ruangan Sri Utami pernah digeledah KPK terkait penyidikan perkara Waryono Karno. Dari ruangan Sri, tim penyidik KPK menyita uang sekitar Rp 2 miliar.

Dikonfirmasi soal keterangan Didi dalam persidangan ini, Johan mengatakan bahwa semua keterangan saksi maupun terdakwa akan ditindaklanjuti oleh KPK. "Apakah pengakuan itu didukung bukti apa tidak, apakah ada fakta-fakta yang mendukung, tentu melalui pendalaman," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com