Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Bencana Nasional dan Pemilu, Presiden Gelar Sidang Kabinet

Kompas.com - 27/02/2014, 14:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet pada Rabu (27/2/2014). Ada tiga agenda yang akan dibahas dalam sidang kabinet kali ini, yakni persoalan ekonomi, bencana nasional, dan juga persiapan pelaksanaan pemilu.

“Alhamdulillah, kita dapat kembali menyelenggarakan sidang kabinet paripuan kabpar hari ini. Agenda pertama adalah mendengarkan penjelasan dari Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan tentang perkembangan perekonomian terkini,” ujar Presiden di kantor Presiden sebelum membuka rapat sidang kabinet paripurna.

Kedua, lanjut Presiden, rapat juga akan mendengarkan penjelasan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tentang penanggulangan bencana secara nasional. Terkait bencana nasional ini, Presiden juga meminta perkembangan terkini dari bencana kabut asap di provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kabut asap yang merupakan kejadian luar biasa akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan baru bagi perkebunan kelapa sawit. Dari 12 kabupaten/kota di Riau, tujuh daerah sudah dinyatakan tanggap darurat setelah banyaknya warga terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Per Rabu (26/2/2014), warga yang menderita ISPA tercatat mencapai 22.301 orang dan dipastikan akan terus bertambah.

Ketujuh kabupaten/kota yang menetapkan status tanggap darurat kabut asap itu adalah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan, Meranti, dan Kota Dumai.

“Ketiga, penjelasan Menko Polhukam tentang kesiapan serta pengelolaan langkah-langkah menuju ke pemilu yang Insya Allah dilaksanakan pada 9 April tahun ini. Kita dengarkan secara seksama nanti, agar kita bisa ikut mensukseskan kalau itu menjadi agenda penting kita,” ujar Presiden.

Setelah mendengarkan pemaparan para menteri, Presiden SBY akan menyampaikan instruksi dan arahan. Di dalam rapat kabinet paripurna ini, hadri jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II beserta seluruh staf khusus kepresidenan. Hanya satu orang menteri yang tidak hadir dalam rapat kali ini yakni Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com