Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Semua Orang Bisa Menyadap

Kompas.com - 25/02/2014, 19:00 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, penyadapan yang terjadi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi bisa dilakukan siapa saja. Alat sadap itu, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo, terdapat di sejumlah ruangan rumah dinas Jokowi.

"Kalau penyadapan di ruangan mungkin itu semua orang bisa menyadap," kata Sutarman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Untuk mengungkap pelaku penyadapan, kata Sutarman, harus diketahui di mana alat sadap itu ditemukan. Selain di ruangan, penyadapan dapat dilakukan pada alat komunikasi seseorang. 

"Kalau penyadapan alat komunikasi, saya pastikan saat ini hanya bisa dilakukan aparat penegak hukum," katanya.

Mengenai kemungkinan Polri mengusut dugaan penyadapan terhadap Jokowi, Sutarman mengatakan, polisi tak berwenang mengimbau kepada pihak yang disadap untuk melaporkan ke polisi. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. 

"Itu hak warga negara. Kalau merasa privasinya terganggu silakan (lapor)," katanya.

Sebelumnya, informasi bahwa Jokowi disadap pertama kali disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Ia menyebutkan, ditemukan tiga alat sadap di rumah dinas Jokowi, Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat, pada Desember 2013. Ketiga alat itu ditemukan di kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan.

Jokowi enggan melaporkan temuan alat sadap itu ke polisi. 

"Yang nyadap juga pasti kecewa. Ini kok omongannya gini-gini aja ya," ujar Jokowi di kantor Balaikota, Jakarta, pada Kamis (20/2/2014) lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com