Peserta Konvensi Demokrat Satu Suara soal Blok Mahakam

Kompas.com - 22/02/2014, 21:16 WIB
Suasana Debat Konvensi Capres Partai Demokrat di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2014). KOMPAS.com/Rahmat FiansyahSuasana Debat Konvensi Capres Partai Demokrat di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2014).
|
EditorCaroline Damanik

BALIKPAPAN, KOMPAS.com
- Debat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2014), juga membahas isu pengelolaan Blok Mahakam oleh TOTAL (Perancis) dan INPEX (Jepang) yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2017. Semua peserta konvensi sepakat, pengelolaan Blok Mahakam bisa dilakukan oleh putra-putri Indonesia.

Salah satu peserta konvensi, Anies Baswedan, mengatakan bahwa konstitusi mengamanatkan secara jelas bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pengelolaan Blok Mahakam seharusnya dikelola sendiri.

"Kalau kita bisa mengelola sendiri, ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dulu kita dalam posisi lemah, tapi sekarang kita punya dana dan pengetahuan," kata Rektor Universitas Paramadina itu.

Sementara itu, Pramono Edhie Wibowo mengatakan, pengelolaan Blok Mahakam sebaiknya diserahkan kepada Indonesia jika memang mampu mengelolanya. Ia pun meminta para ahli bidang perminyakan asal Indonesia yang berada di luar negeri untuk pulang.

Namun, jika Indonesia belum mampu, lanjutnya, perpanjangan kontrak kepada perusahaan asing tak mungkin dihindari agar proses produksi terus berjalan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar perpanjangan kontrak dilakukan secara rasional dan menguntungkan kedua belah pihak.

Peserta lainnya, Irman Gusman mengatakan semua kontrak gas dan tambang seharusnya dinegosiasi ulang. Bumi, air, dan kekayaan alam, kata Irman, adalah milik negara.

"Kita tidak anti asing. Kita harus bekerjasama, tapi harus tetap mengevaluasi," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah itu.

Dahlan Iskan meminta agar isu Blok Mahakam tidak dikaitkan dengan antiasing. Dahlan menyebut ada dua isu yang selama ini berkembang. Pertama, Indonesia tidak mampu mengelola Blok Mahakam. Kedua, Pertamina akan hancur kalau menangani Blok Mahakam.

"Saya sudah konsultasi, isu kita tidak mampu (mengelola), sudah pasti terbantahkan. Kita baru mengambil alih Blok West madura. Awalnya produksinya menurun karena kita belum siap. Tapi sekarang lebih tinggi daripada saat dikelola pendahulunya," tutur Dahlan.

Saat ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja di Blok Mahakam yaitu TOTAL yang berpartner dengan INPEX dengan komposisi 50 persen-50 persen. Kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pertama kali tahun 1967, kemudian diperpanjang pada tahun 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai 2017.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X