Survei PDB: Rhoma Irama "Ancam" Posisi Jokowi dan Mega

Kompas.com - 21/02/2014, 17:33 WIB
Joko Widodo (kiri) dan Rhoma Irama (kanan) KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA dan RODERICK ADRIAN MOZESJoko Widodo (kiri) dan Rhoma Irama (kanan)
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB) pada 7-10 Februari 2014 menunjukkan popularitas "raja dangdut" Rhoma Irama sebagai calon presiden (capres) berada di posisi ketiga (97,5 persen). Perolehan suara Rhoma tak jauh berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi (98,2 persen) dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri (98 persen).

"Popularitas capres per Februari 2014 di urutan pertama yaitu Jokowi, disusul Megawati, dan Rhoma Irama," ujar peneliti PDB Agus Herta saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Di urutan berikutnya yaitu Jusuf Kalla (97,5 persen), Prabowo Subianto (96,7 persen), Wiranto (96 persen), Abu Rizal Bakrie (95,7 persen), Hatta Rajasa (94 persen), Dahlan Iskan (81,4 persen), Hidayat Nur Wahid (80,2 persen), Mahfud MD (79,8 persen), dan Chairul Tanjung (72,1 persen). Tak hanya itu, nama-nama peserta konvensi capres Partai Demokrat juga masuk dalam survei. Mereka adalah Marzuki Alie (71,6 persen), Gita Wirjawan (66,5 persen), Pramono Edhie Wibowo (54,9 persen), dan Anies Baswedan (53,4 persen).

Meski demikian, pendiri PDB Peter F Gontha mengatakan, tingkat popularitas tinggi tidak memengaruhi keterpilihan atau elektabilitas tokoh tersebut sebagai capres.


"Tingkat popularitas hanya menunjukkan bahwa capres atau cawapres dikenal atau tidak dikenal oleh pemilih," kata Peter.

Dari sisi elektabilitas sebagai capres, Rhoma kalah jauh dengan Jokowi dan Megawati. Jokowi (31,8 persen) berada di urutan pertama dan Megawati berada di posisi keenam (2,8 persen), sedangkan Rhoma di posisi sebelas (0,8 persen).

Survei dilakukan dengan teknik wawancara. Sebanyak 1.200 responden pengguna telepon di 15 kota besar di Indonesia dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial dari PT Telkom. Margin of error yaitu 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tidak mewakili penduduk Indonesia secara keseluruhan, tetapi menggambarkan masyarakat perkotaan yang memiliki telepon residensial. Pihak PDB mengatakan survei ini menggunakan dana internal.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X