Risma: Apa Itu Lobi-lobi Politik?

Kompas.com - 20/02/2014, 17:39 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Warta Kota/Henry LopulalanWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma mengaku tidak khawatir atau takut jika pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso disebut upaya lobi politik. Risma menjamin, pertemuannya dengan politisi Partai Golkar itu murni membahas masalah pelatikan Wakilnya yang baru, Wisnu Sakti Buana.

Risma menilai, pelantikan Wisnu tidak transparan dan tidak sesuai prosedur. "Apa itu lobi-lobi politik? Saya ndak ngerti yang begituan. Saya ndak ngerti apa itu dukungan politik. Saya dapat undangan, saya datang," kata Risma seusai pertemuan tertutup di ruang kerja Priyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2014) sore.

Risma juga menolak jika pertemuan tersebut dikaitkan dengan Pemilihan Presiden 2014. Dia mengaku sama sekali tidak mengerti mengenai persoalan capres dan cawapres.

"Ndak lah, Aku ndak ada yang nawarin (jadi cawapres). Demi Allah saya ndak ada yang nawarin. cawapres apa? Saya ndak ada ngerti masalah cawapres," kata dia.

Saat ini, Risma mengaku hanya berpikir mengenai Kota Surabaya dan warganya. Dia mengaku hanya ingin terus membangun Surabaya menjadi kota yang lebih baik.

Risma juga menegaskan bahwa dirinya siap jika harus mundur atau dicopot jabatannya. Bagi dia, jabatan hanya sebuah titipan Yang Kuasa.

"Saya rasa jabatan ini hanya titipan. Kalaupun Tuhan mencabut saya, saya siap sore ini besok ataupun kapan," pungkas Risma.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Perjuangan TKI Ilegal Menyambung Hidup saat Lockdown di Malaysia, Berutang hingga Terpaksa Makan Tikus

Nasional
YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

YLKI: Pemerintah Masih Ambigu soal Mudik

Nasional
Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Jika Kesulitan Distribusi Bantuan, Pemerintah Didorong Pakai Pendekatan Komunitas TKI di Malaysia

Nasional
TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

TKI Kekurangan Bahan Pokok di Malaysia, Ini Respon Kemenlu

Nasional
Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Pemerintah Janjikan Upah Lebih Besar di Program Padat Karya Tunai Desa

Nasional
Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Hujan Kritik terhadap Pemidanaan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Jokowi Programkan Penyaluran Paket Sembako dan BLT, Ini Rinciannya

Nasional
Sang Pengawal Demokrasi

Sang Pengawal Demokrasi

Nasional
Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Larangan Mudik dan Ketidakjelasan Gaji ke-13 bagi Sejumlah ASN...

Nasional
Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Jokowi Janjikan Program Padat Karya Tunai di Tengah Covid-19, seperti Apa?

Nasional
Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Menlu Imbau Mahasiswa di Australia Pulang ke Tanah Air

Nasional
Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Jamin Akan Libatkan Semua Stakeholder Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Lindungi Tenaga Medis, Dompet Dhuafa Berikan Bilik Sterilisasi dan APD ke RSUD Pasar Rebo

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Rekening Efek dari Reksadana Senilai Rp 5,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X