Kompas.com - 20/02/2014, 08:25 WIB
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat membuat nasib TVRI semakin tidak menentu. Pasalnya, Dewan Pengawas (Dewas) yang telah dipecat tak kunjung diganti karena surat pemecatan yang seharusnya segera disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malah ditahan oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq mengatakan, tertahannya surat pemecatan Dewas TVRI akan mengganggu operasional stasiun televisi berpelat merah tersebut.

Seandainya surat pemecatan Dewas dari Komisi I segera ditembuskan ke Presiden, maka proses rekrutmennya akan berjalan cepat dan pembahasan mata anggaran TVRI yang dibintangi dapat segera dilakukan.

"Surat masih nyangkut di Pak Marzuki. Pak marzuki minta dibawa ke paripurna. Ini ganggu TVRI karena kita mintanya cepat selesai," kata Mahfudz, Rabu (19/2/2014) malam, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta.

Mahfudz menegaskan, Dewas TVRI tak lagi memiliki kewenangan apapun setelah dipecat oleh Komisi I DPR. Sejalan dengan itu, pembahasan mata anggaran yang dibintangi baru dapat dilakukan oleh direksi yang dibentuk oleh Dewas TVRI yang baru.

Untuk diketahui, Komisi I DPR memecat Dewas TVRI periode 2012-2017 setelah Dewas memecat hampir semua direksi TVRI. Masalah ini juga yang membuat Komisi I terpaksa memberi sanksi dengan membintangi sejumlah mata anggaran TVRI di tahun 2014.

Keputusan memecat Dewas diambil melalui voting dalam rapat internal yang digelar Komisi I DPR, pada Selasa (28/1/2014) lalu. Surat pemecatan Dewas itu disampaikan Komisi I pada pimpinan DPR untuk diteruskan ke Presiden Republik Indonesia.

Sesuai Undang-Undang, Presiden wajib menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat pemberhentian Dewas TVRI dan melakukan rekrutmen serta seleksi bakal calon Dewas TVRI yang baru dan kemudian diajukan ke DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakannya. Proses rekrutmen Dewas TVRI ini menjadi penting karena berkaitan dengan pembentukan direksi TVRI yang baru untuk melakukan pembahasan pencairan anggaran yang dibintangi oleh DPR.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.