Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Tanggap Darurat Kelud, Presiden Gelar Rapat Terbatas

Kompas.com - 14/02/2014, 09:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar rapat terbatas, Jumat (14/2/2014) pagi, menyikapi meletusnya Gunung Kelud pada Kamis (13/2/2014) malam. Rapat bertujuan agar tanggap darurat berjalan baik.

"Mengingat besarnya pengungsi dan sebaran abu capai Surabaya dan Madiun, pagi ini saya pimpin rapat agar tanggap darurat berjalan baik," tulis Presiden, melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Jumat (14/2/2014 pagi.

Menurut Presiden, sejak pagi tadi, ia telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gubernur Jawa Timur, Panglima TNI dan Kapolri, untuk memastikan kegiatan tanggap darurat sudah dilakukan.

"Saya berencana berkunjung ke lokasi bencana. Namun sekarang, konsentrasi saya, BNPB, Pemda Jatim, TNI dan Polri untuk tanggap darurat dulu," lanjutnya.

"Alhamdulillah korban jiwa dapat dihindari, meskipun situasinya belum aman benar dan masih terus dilakukan pemantauan secara aktif,"ujar Presiden.

Saat ini, kata Presiden, radius 10 kilometer dari pusat letusan telah dikosongkan.

Hingga tadi pagi, pengungsi telah mencapai sekitar 200.000 orang, tersebar di wilayah Kediri, Blitar & Malang. SBY berpesan kepada semua pihak untuk terus bekerja secara optimal untuk mengatasi letusan Gunung Kelud ini.

"Kepada TNI & Polri, saya sudah instruksikan untuk bantu masyarakat secara aktif di lapangan. Satuan TNI dikerahkan untuk bantu kegiatan tanggap darurat. Kepala BNPB & Gubernur Jatim ada di lokasi, untuk pimpin langsung kegiatan tanggap darurat, dengan prioritas penanganan pengungsi. Sama dengan penanganan erupsi Gunung Merapi, Gunung Sinabung dan gunung-gunung lain, pemerintah pusat membantu anggaran & logistik," papar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com