Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Suap Impor Daging, Maria Elizabeth Segera Disidang

Kompas.com - 13/02/2014, 22:22 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Utama PT Indoguna Maria Elizabeth Liman (MEL) akan segera menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi. Berkas perkara Elizabeth telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan kuota impor daging sapi untuk tersangka MEL memasuki tahap dua atau naik ke proses penuntutan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Saat ini, Elizabeth mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Ia ditahan KPK sejak Selasa (17/12/2013).

Dalam kasus ini, Maria mengaku tidak pernah memberikan atau menjanjikan apapun kepada siapapun terkait dengan kuota impor daging sapi. Ia membantah pertemuannya dengan Menteri Pertanian Suswono di Medan membahas kuota impor daging sapi. Menurutnya, dalam pertemuan itu hanya beradu argumen dengan Suswono terkait data kebutuhan kuota impor daging sapi yang berbeda dengan data Kementan.

KPK menetapkan Maria sebagai tersangka sekitar April 2013. Penetapan Maria sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus pengurusan kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, dan rekannya Ahmad Fathanah.

KPK sebelumnya juga telah menetapkan anak buah Maria sebagai tersangka, yaitu Direktur PT Indoguna, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Luthfi telah divonis 16 tahun penjara dalam kasus suap kuota impor sapi dan pencucian uang. Fathanah divonis 14 tahun penjara dalam kasus yang sama. Sementara Arya dan Juard divonis 2 tahun 3 bulan penjara dalam kasus suapnya saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com