Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kriteria Presiden Selanjutnya Versi Muhammadiyah

Kompas.com - 10/02/2014, 20:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai, selama ini sudah terjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan di Indonesia. Krisis multidimensi yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya itu, menurutnya, bisa terjadi karena Indonesia mempunyai berbagai masalah.

Namun, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan karena selama berpuluh-puluh tahun merdeka, Indonesia tidak mempunyai seorang pemimpin yang dapat memecahkan masalah.

"Tentu ini ada masalah. Kalau ada masalah berkelanjutan pasti karena tidak ada pemecahan masalah. Tidak ada pemecahan masalah karena tidak ada pemimpin yang mampu memecahkan masalah. Tidak ada problem solver," kata Din dalam diskusi "Mencari Akar Masalah Krisis Berkepanjangan" di Kantor PKPI di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Oleh karena itu, Din menilai pemimpin Indonesia selanjutnya harus seseorang yang bisa menyelesaikan masalah. Dengan begitu, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia bisa diatasi.

"Pemimpin 2014 harus problem solver. Bukan lari dari masalah, atau merasa tidak ada masalah. Kalau merasa tidak ada masalah, lama kelamaan masalah akan menumpuk," ujar dia.

Selain itu, Din juga menilai bahwa pemimpin Indonesia kedepan harus seorang Solidarity Maker alias dapat merangkul semua kalangan. Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan etnis haruslah dipimpin oleh seorang yang majemuk.

"Jadi dia tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri atau kelompoknya, tapi juga majemuk, memikirkan semua kalangan," lanjutnya.

Kriteria pemimpin Indonesia, lanjut dia, juga harus berani mengambil resiko terkait suatu kebijakan. Jika nantinya kebijakan tersebut tidak berhasil, maka dia juga harus bertanggungjawab atas hal itu.

"Jadi bukan hanya menyalahkan pembantunya, menteri-menterinya, tapi harus ditanggung sendiri," kata Din.

Terakhir, ucapnya, pemimpin Indonesia juga harus memiliki moral yang baik. Dengan begitu, dia tidak akan menggunakan kebijakannya untuk melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya sendiri.

"Ini bukan pendapat saya pribadi, tapi sudah menjadi hasil diskusi Muhammadiyah, bagaimana mencari pemimpin secara berkelanjutan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com