Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Instruksikan Operasi Perbaikan Semua Jalan Rusak

Kompas.com - 07/02/2014, 14:50 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan operasi tanggap darurat secara terpadu di semua daerah yang jalannya rusak parah akibat banjir. Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dibantu Tentara Nasional Indonesia untuk mempercepat perbaikan jalan dalam rangka tanggap darurat ini.

"Operasi tanggap darurat akan kami lakukan terpadu di semua daerah yang kerusakannya parah. PU (Pekerjaan Umum) mengemban tugas ini dengan harapan percepatan dan peningkatan efektivitas," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/2/2014), seusai menggelar rapat kabinet terbatas.

Presiden juga berpesan kepada kepala daerah agar turun ke lapangan serta menyiapkan anggaran untuk membantu penyelesaian perbaikan jalan. Operasi tanggap darurat ini, katanya, dilakukan pemerintah sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan jalan permanen.

Kemungkinan akhir Maret, atau setelah musim hujan berakhir, pemerintah baru melakukan perbaikan secara permanen. Sejauh ini, Presiden mengaku telah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengenai peta kerusakan jalan di sejumlah provinsi.

Di samping itu, Presiden telah meninjau langsung kondisi jalan rusak di Pantura dalam kunjungan kerjanya beberapa hari lalu. "Saya juga melakukan peninjauan kondisi langsung, melihat lubang yang bisa mengancam keselamatan para pengguna jalan. Di samping itu, saya menerima syarat rekomendasi dari kepala daerah dan masyarakat luas melalui media sosial," tutur Presiden.

Presiden lalu berpesan kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati karena perbaikan di Jalan Pantura belum selesai. Sebelumnya, Presiden juga meminta Djoko menambah alokasi anggaran untuk perbaikan ruas Jalan Pantura yang rusak karena banjir. Dengan demikian, diharapkan proses perbaikan bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

JPPI: Meletakkan Pendidikan Tinggi sebagai Kebutuhan Tersier Itu Salah Besar

Nasional
Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Casis yang Diserang Begal di Jakbar Masuk Bintara Polri lewat Jalur Khusus

Nasional
Polri Buru Dalang 'Illegal Fishing' Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Polri Buru Dalang "Illegal Fishing" Penyelundupan Benih Lobster di Bogor

Nasional
Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Sajeriah, Jemaah Haji Tunanetra Wujudkan Mimpi ke Tanah Suci Setelah Menanti 14 Tahun

Nasional
BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

BPK Periksa SYL soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 M

Nasional
UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com