Kompas.com - 05/02/2014, 22:27 WIB
Tampilan publikasi dana kampanye di situs KPU kompas.comTampilan publikasi dana kampanye di situs KPU
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan enam Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi yang tidak memublikasikan laporan dana kampanye awal peserta pemilu. Pasalnya, keenam KPU itu tidak memiliki situs resmi.

"KPU provinsi yang belum memiliki web seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat tidak melakukan publikasi setidaknya di web-nya," ujar Manajer Program JPPR Ahmad Sunanto dalam diskusi dan paparan hasil kajian laporan dana kampanye di Kantor JPPR, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2014).

Padahal, kata Sunanto, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Dana Kampanye, KPU memerintahkan setiap satuan kerja KPU untuk memublikasi laporan dana kampanye partai politik (parpol) di kantor KPU dan di situs resminya.

Ia mengritik KPU provinsi yang belum memiliki situs resmi, padahal sudah era teknologi informasi. "Kami belum tahu KPU provinsi yang belum memiliki situs apakah juga memiliki data manual laporan awal dana kampanye. Itu harus dikroscek langsung. KPU memang wajib memublikasikan itu kalau pun bukan di web, bisa di papan pengumuman," jelasnya.

Bahkan, Sunanto, pihaknya masih menemukan ada KPU yang sudah memiliki situs, namun tidak memublikasikan laporan dana kampanye. Satuan kerja tersebut adalah KPU Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Kemensos Salurkan Bansos Tunai PKH Tahap II Sebesar Rp 6,53 Triliun

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

UPDATE: Sebaran 4.952 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, Jabar Catat 1.421

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X