Caleg Dicoret KPU, Nasdem Merasa Dirugikan

Kompas.com - 04/02/2014, 11:44 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dalam konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamia (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut, aktivis 98, Enggartiasto Lukita dan perwakilan dari profesional muda menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dalam konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamia (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut, aktivis 98, Enggartiasto Lukita dan perwakilan dari profesional muda menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Patrice Rio Capella menyayangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoret Bambang Herdadi dari daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif Partai Nasdem. Menurut Rio, keputusan itu merugikan partainya dan dianggapnya sewenang-wenang karena tak diikuti dengan solusi.

Rio menjelaskan, saat mencalonkan diri, Bambang melewati sejumlah proses di internal partai maupun tahapan di KPU.

"Kan ada waktu sebelum dinyatakan DCT, publik punya kesempatan menyatakan keberatan kalau ada masalah. Harusnya KPU lebih jeli, sekarang sisa dua bulan sebelum pemilu, tiba-tiba dicoret," kata Rio, saat dihubungi, Selasa (4/1/2014).

Rio mengatakan, kerugian yang dialami Nasdem karena tak dapat mengganti Bambang dengan calon lain disebabkan alasan sudah masuk dalam DCT. Selain itu, ia yakin Bambang telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk menyosialisasikan dirinya sebagai caleg Nasdem.

"Ini merugikan partai. Harusnya KPU kasih solusi supaya jumlah caleg kami tak berubah. Misalnya jangan dicoret, tapi kalau terpilih tidak dapat dilantik. Itu bisa lebih kami terima daripada menghilangkan begitu saja," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU mencoret caleg Partai Nasdem dari daerah pemilihan Jawa Barat IX Bambang Herdadi. Pencoretan tersebut dilakukan atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, pencoretan Bambang karena yang bersangkutan pernah dipenjara akibat perbuatan pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih. Saat mencalonkan diri sebagai caleg, Bambang baru empat tahun bebas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, mantan narapidana dengan ancaman hukuman lima tahun dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD minimal lima tahun sejak dibebaskan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X