Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Din Syamsuddin, Jangan Takut Disomasi SBY

Kompas.com - 24/01/2014, 13:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau masyarakat dan politisi agar tak takut menghadapi somasi yang dilayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, somasi merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk memperjelas sebuah masalah.

"Orang-orang yang disomasi itu jangan takut, termasuk kepada kawan-kawan para politisi, jangan takut," kata Din, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (24/1/2014).

Menurut Din, somasi yang dilayangkan tim advokat dan konsultan hukum SBY dan keluarga merupakan bentuk kekhawatiran. Ia menilai, somasi itu dapat menjadi bumerang dan menyulut reaksi pihak yang disomasi untuk membuktikan perkataannya. Terlebih lagi, kata Din, pihak yang disomasi merupakan tokoh atau politisi yang vokal terkait sejumlah kasus korupsi, seperti skandal dana talangan Bank Century dan proyek Hambalang.

"Saya membacanya itu psikologi kekhawatiran, tapi itu bisa menjebak dirinya sendiri karena kontraproduktif dan orang lain bisa somasi (ke SBY)," katanya.

Somasi Fahri Hamzah

Seperti diberitakan, tim advokat dan konsultan hukum Presiden SBY dan keluarga melayangkan somasi untuk Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah. Somasi tersebut dilayangkan menyusul pernyataan Fahri yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa anak kedua SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus Hambalang.

Selain somasi untuk Fahri, tim advokat dan konsultan hukum Presiden SBY dan keluarga juga mengancam akan melakukan somasi kepada mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli. Somasi akan dilayangkan jika kuasa hukum Rizal tak memberikan klarifikasi atas somasi yang telah diberikan sebelumnya dalam waktu dekat.

Ketua tim advokat dan konsultan hukum SBY dan keluarga, Palmer Situmorang, mengungkapkan, pihaknya melayangkan somasi menyusul tudingan yang dilayangkan Rizal kepada SBY. Dalam tudingannya, ia menyebut jika ada gratifikasi jabatan yang diberikan kepada Wakil Presiden Boediono atas dana talangan Bank Century.

Palmer mengatakan bahwa batas waktu klarifikasi atas somasi sebelumnya sebetulnya sudah lewat, yaitu pada 22 Januari 2014. Kendati demikian, pihaknya masih memberikan tenggat waktu kepada kuasa hukum Rizal untuk memberikan klarifikasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com