Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Kacamata dari Lorenzo, Jokowi Lapor ke KPK

Kompas.com - 21/01/2014, 19:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi soal kacamata yang diterimanya dari pebalap MotoGP asal Spanyol, Jorge Lorenzo. Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono mengatakan, kacamata bermerek Hawker tersebut diserahkan Jokowi kepada KPK melalui stafnya pada Senin (20/1/2014).

"Kemarin ya dilaporinnya oleh stafnya," kata Giri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/1/2014).

Mengenai nilai kacamata dari Lorenzo tersebut, Giri mengatakan akan mengeceknya lagi. Selanjutnya, KPK akan meneliti laporan dari Jokowi tersebut. Jika ada unsur gratifikasi, kata Giri, kacamata itu akan disita negara. Namun, jika tidak, barang tersebut akan dikembalikan kepada Jokowi.

Giri juga mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Jokowi yang melaporkan penerimaan kacamata tersebut. Menurutnya, sekecil apa pun pemberian tetap harus dilaporkan kepada KPK.

"Karena memang sekecil apa pun kalau bermakna harus dilaporkan karena korupsi itu berawal dari pemberian yang kecil-kecil," ujarnya.

Dia pun berharap langkah Jokowi ini dapat menjadi contoh pejabat atau penyelenggara negara lainnya. "Ini contoh yang baik. Mungkin orang melihat sepintas ini sepele ya, namun kacamata itu enggak semata-mata kacamata. Coba cek foto-foto dia naik sepeda bareng, bisa jadi kacamata yang sama, kita mesti cek," tuturnya.

Seperti diberitakan, pada 17 Januari lalu, Jokowi bersepeda bersama Lorenzo dan pebalap lainnya, Valentino Rossi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com