Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tempeli Biskuit Kemenkes dengan Foto, Wirianingsih Dibicarakan di Medsos

Kompas.com - 20/01/2014, 20:14 WIB
Hindra Liauw

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Calon anggota legislatif Dapil DKI Jakarta 3, Wirianingsih atau Wiwik, jadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter. Baru-baru ini, politisi PKS ini menempeli biskuit Kementerian Kesehatan dengan stiker dirinya. Padahal, biskuit yang dibagi-bagikan untuk korban banjir tersebut dibeli dengan anggaran negara.

"Inilah kelakuan @wirianingsih caleg partai dakwah yg gk bisa bedakan antara Iklas," ujar akun @doggerice.

Pemilik akun ‏@yudhawiranata juga menyesalkan penempelan stiker tersebut. "Ibu @wirianingsih tega sekali anda mendompleng bencana utk kepentingan politik?" kicaunya.

Selanjutnya, ia juga mengatakan, "Kalo bener bantuannya dari doi sih masih mending, lha ini bantuan dari kemenkes diklaim kalo @wirianingsih yg 'memperjuangkan'. Prek!!!"

Lain lagi dengan pemilik akun @WJB__. Ia mengatakan, "Pernah lihat "Posko Jokowi" dan dia nongkrong disana saat banjir atau bungkusan jokowi? Bandingkan dg @wirianingsih yg kampanye illegal."

Sementara itu, ‏@OrissaSofyan mengatakan, "Duh, caleg dari PKS ini... Ga usah gini2 juga kali ya. Shame on you @wirianingsih."

Seperti diwartakan, biskuit untuk korban banjir itu ditempeli foto dirinya. Tak cukup hanya foto, pada bungkus biskuit itu juga ada tulisan "Bantuan ini diperjuangkan dan diusahakan oleh Dra Wirianingsih, M.Si Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PKS Periode 2009-2014. Caleg DPR RI Dapil DKI 3. Cerdas-Ramah-Peduli".

Menanggapi hal itu, Wirianingsih mengklaim tidak tahu-menahu dengan pemberian biskuit gratis berfoto dirinya itu. "Saya tidak tahu, dan tidak menduga," ujar Wirianingsih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2014).

Ia mengatakan, hal itu tidak melanggar undang-undang. Ia juga mengklaim tidak pernah menginstruksikan penggunaan atribut kampanye. "Saya berprasangka saja, kalau teman-teman di lapangan berniat baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Wirianingsih pernah menjadi bahan pembicaraan di media sosial terkait pernyataannya yang dinilai kurang simpatik terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Hal ini disampaikan Wirianingsih pada rapat dengar pendapat di parlemen dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pada 2013 silam. Rapat tersebut, di antaranya, menyinggung soal obat gratis bagi ODHA.

"Ada penyakit seperti HIV/AIDS kok malah dapat obat gratis? Harusnya mereka ada semacam punishment (sanksi) karena kesalahan mereka sendiri tidak menerapkan pola hidup sehat," kata Wirianingsih.

Pernyataan ini sangat menyakitkan ODHA. "Itu sangat diskriminatif, membuktikan bahwa dia menganggap HIV/AIDS layak dihukum. Dia tidak manusiawi. Orang yang menderita HIV/AIDS itu, dia sudah merasa terhukum karena stigma sosial masih kuat," kata aktivis HIV/AIDS, Baby Jim Aditya.

Belakangan, Wirianingsih menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut. (Baca: Diskreditkan ODHA, Politikus PKS Minta Maaf)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com