Indonesia Darurat Bencana

Ulah manusia

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang mendahuluinya, tetapi tidak sepenuhnya disadari berisiko buruk bagi manusia. Banjir, termasuk banjir bandang, dan juga tanah longsor yang setiap tahun terus bertambah bagaimanapun merupakan akibat perilaku manusia.

”Bukan hanya soal cuaca, tetapi soal perilaku manusianya,” kata Direktur Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno yang dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Perilaku itu menyangkut kondisi di hulu maupun hilir. Di hulu, ada perilaku manusia yang membuka kawasan hijau atau menghilangkan daerah resapan. Di hilir, perilaku mempersempit aliran air atau mengambil alih jalan air.

”Persoalan itu ditambah minimnya kesadaran bersama, baik pemerintah, kalangan swasta, maupun warga bahwa apa yang terjadi merupakan musuh bersama yang seharusnya ditangani bersama,” kata dia. Yang terjadi, masing-masing saling mencari siapa yang salah.

Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Amien Widodo mengatakan, sumber utama banjir, banjir bandang, dan tanah longsor adalah penggundulan hutan yang kian masif. Alih fungsi hutan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman membuat air hujan yang turun tak dapat diserap tanah dan langsung mengalir menuju tempat yang lebih rendah.

Sampah yang dibuang ke sungai membuat kedalaman sungai makin dangkal. Akibatnya, saat debit air sungai meningkat, terlebih lagi dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, air meluap hingga menggenangi banyak daerah di sepanjang aliran sungai. ”Pengerukan sungai tidak akan memberi manfaat banyak dalam jangka panjang jika bagian hulu sungai tidak ditata karena sedimentasi akan terus terjadi,” katanya.

Hal senada dikatakan pakar lingkungan dari Universitas Diponegoro, Semarang, Prof Sudharto P Hadi. Dia menilai banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air merupakan bencana ekologis, yaitu akibat menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini terjadi karena pola pembangunan saat ini yang lebih mengabdi pada pertumbuhan ekonomi.

Orientasi kebijakan pemerintah terutama di daerah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah. Banyak kebijakan yang dicederai kepentingan pasar, dan tata ruang terabaikan.

”Ini momentum untuk gerakan nasional menanggulangi banjir. Kalau ada tata ruang yang sudah disalahi, mari kita perbaiki agar bencana tidak berulang,” kata Rektor Undip tersebut.

Namun, yang terjadi, pemerintah cenderung disibukkan dengan berbagai rencana proyek pembuatan bendungan maupun pengerukan sungai untuk mencegah banjir terjadi lagi. Bahkan untuk merespons bencana pun, pemerintah lambat.

Seperti di Kabupaten Karo, para korban erupsi Sinabung sudah bertahan di pengungsian sekitar 3 bulan, tetapi belum ada kejelasan bagaimana penanganan selanjutnya mengingat erupsi Sinabung kemungkinan masih akan berlanjut.

Di Manado, pemerintah kota setempat juga dinilai lambat membantu para korban banjir. Di sejumlah wilayah, warga masih kekurangan air minum.

Dari berbagai langkah yang dilakukan pemerintah, penanganan bencana masih reaktif. Belum terlihat upaya terpadu untuk menata lingkungan dan tata ruang yang sudah telanjur rusak.

Seperti di Manado, untuk mencegah banjir terjadi lagi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera meninggikan tanggul di sekeliling Danau Tondano dan pembuatan pintu airnya sekitar 1 meter mulai tahun ini. ”Dengan hal ini diharapkan kapasitas tampungan (Danau Tondano) akan meningkat,” ujar Wakil Menteri PU Hermanto Dardak di Jakarta, Jumat.

Hermanto mengatakan, ada beberapa sungai yang bermuara ke danau tersebut. Untuk mengatur volume air yang masuk ke Danau Tondano, Kementerian PU akan membuat pintu air. Dengan adanya pintu air itu, debit air yang masuk bisa dikendalikan sehingga tidak akan melebihi kapasitasnya.

”Untuk mengerjakan peninggian tanggul dan pintu air, kami sudah anggarkan Rp 72 miliar,” ujarnya.

Beberapa sungai di Manado juga menyempit akibat sedimentasi. Kementerian PU akan menormalisasi sungai-sungai itu, dilebarkan menjadi 50 meter. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dialokasikan dana Rp 156 miliar yang berasal dari tahun anggaran 2014 dan 2015.

Hermanto mengatakan, pihaknya juga berencana membangun waduk berkapasitas 23 juta meter kubik di Manado. Dibutuhkan empat tahun dan dana tidak kurang dari Rp 1 triliun untuk membangun waduk tersebut.(ZAL/ARN/GSA/MZW/MKN/MAR/VDL/HEN/ITA/SEM/CHE/DMU/EGI/WIE/REK/SON/MHF)