Indonesia Darurat Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com — Bencana yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir tahun lalu, mulai dari banjir, longsor, angin puting beliung, gelombang laut yang tinggi, hingga gunung meletus, belum berakhir, bahkan berpotensi masih akan terus terjadi. Banjir, misalnya, tak kunjung surut, bahkan terus meluas. Kondisi ini membuat sebagian besar wilayah Indonesia dalam kondisi darurat bencana.

Hingga Minggu (19/1/2014), banjir di Jakarta juga semakin parah. Hujan deras yang mengguyur hulu sungai dan wilayah Jabodetabek membuat saluran air dan 13 sungai di Jakarta meluap dan menggenangi 564 rukun tetangga di 30 kecamatan di DKI Jakarta. Ketinggian air sekitar 5 sentimeter hingga 3 meter. Kondisi ini membuat 30.784 warga harus mengungsi.

Banjir juga menggenangi sejumlah titik jalan di Ibu Kota, termasuk jalur utama ke Jakarta Utara, yakni ruas Jalan S Parman di Tomang dan Grogol, Jalan RE Martadinata dan Jalan Gunung Sahari di Pademangan Barat, serta Jalan Yos Sudarso di Sunter dan Kelapa Gading. Arus barang dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok pun tersendat, terutama di ruas Jalan Cakung-Cilincing dan Jalan Yos Sudarso.

Di beberapa titik jalan, seperti Jalan S Parman, Jalan Boulevard Barat Kelapa Gading, dan Jalan Gunung Sahari, beberapa jenis kendaraan tak bisa melintas karena tinggi genangan 40-60 sentimeter.

Di Jawa, banjir hampir merata di seluruh wilayah, dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat, kemarin menyebabkan jalur utama pantura putus, mulai dari Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, Sukasari, Pamanukan, hingga Pusakajaya. Ketinggian air di ruas jalan tersebut hingga 60 sentimeter. Hingga berita ini diturunkan, jalur utama pantura Subang masih macet total dengan panjang antrean sekitar 1,5 kilometer di kedua arah.

Kepala Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang Jajang mengatakan, alur kendaraan dialihkan ke jalur tengah, yakni melalui Sadang-Kalijati-Subang-Cikamurang-Kadipaten-Cirebon. Namun, jalur alternatif itu pun macet.

Banjir di Kabupaten Subang kemarin melanda 12 kecamatan dengan ketinggian air antara 30 sentimeter hingga 2 meter. Wilayah yang paling parah banjir adalah di Pamanukan, Ciasem, Pusakajaya, Sukasari, Legon Kulon, dan Tambak Dahan. Posko banjir di Pamanukan juga terendam air. Banjir di Jabar terjadi di 8 dari 28 kabupaten dan kota.

Kemacetan arus lalu lintas juga terjadi di jalur pantura (jalur Cirebon-Jakarta dan sebaliknya) di Desa Cilet, Simpang Sumber Mas, dan Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Ruas jalan itu tergenang dengan ketinggian air 40 sentimeter. Banjir di Kecamatan Patrol terjadi sejak Jumat (17/1) dengan ketinggian air semula mencapai 1,5 meter.

Pada akhir tahun lalu, banjir juga menyebabkan jalur selatan di wilayah perbatasan Kabupaten Kebumen dan Purworejo di Jawa Tengah terputus. Saat itu sejumlah wilayah selatan Jateng banjir akibat meluapnya sejumlah sungai.

Saat ini, banjir di Jateng terjadi di sejumlah wilayah utara, seperti Kota dan Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Kudus, serta Kabupaten Pati. Banjir di wilayah utara Jateng ini cenderung lama surut karena pada saat bersamaan terjadi pasang air laut. Banjir di Kota dan Kabupaten Pekalongan, misalnya, terjadi sejak tiga hari lalu.

Di luar Jawa, banjir terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Di sejumlah wilayah bahkan terjadi banjir bandang, seperti di Manado, Sulawesi Utara; Kabupaten Dinggala, Sulawesi Tengah, dan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Utara.

Banjir bandang ini tidak hanya menimbulkan kerugian material karena jalan putus, bangunan termasuk rumah rusak, serta harta benda hilang, tetapi juga menelan korban jiwa. Di Manado, banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah menyebabkan paling tidak 16 orang meninggal dan sekitar 10 orang masih tertimbun. Selain itu, sekitar 40.000 orang harus mengungsi. Pemerintah menetapkan banjir di Manado sebagai bencana nasional.

Hingga kemarin, kondisi Manado yang porak poranda akibat banjir bandang belum pulih. Meski hujan masih terus turun, ribuan warga Manado tetap berusaha membersihkan rumah dan lingkungan mereka, dibantu sekitar 500 personel TNI.

Bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia yang terjadi sejak akhir tahun lalu itu menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit. Di Sulawesi Utara, misalnya, kerugian material akibat banjir bandang dan longsor di lima kabupaten/kota mencapai Rp 1,871 triliun. Di daerah lain, kerugian material belum terdata, tetapi yang jelas ribuan rumah dan gedung rusak, ribuan hektar lahan pertanian juga tergenang dan terancam gagal panen.

Kerugian material akibat bencana juga dialami warga korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Paling tidak 1.204 rumah hancur akibat erupsi Sinabung, kerugian diperkirakan Rp 20 miliar. Jumlah kerugian tersebut belum termasuk kerugian akibat kerusakan lahan pertanian akibat tersiram abu vulkanik.

Ulah manusia

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang mendahuluinya, tetapi tidak sepenuhnya disadari berisiko buruk bagi manusia. Banjir, termasuk banjir bandang, dan juga tanah longsor yang setiap tahun terus bertambah bagaimanapun merupakan akibat perilaku manusia.

”Bukan hanya soal cuaca, tetapi soal perilaku manusianya,” kata Direktur Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno yang dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Perilaku itu menyangkut kondisi di hulu maupun hilir. Di hulu, ada perilaku manusia yang membuka kawasan hijau atau menghilangkan daerah resapan. Di hilir, perilaku mempersempit aliran air atau mengambil alih jalan air.

”Persoalan itu ditambah minimnya kesadaran bersama, baik pemerintah, kalangan swasta, maupun warga bahwa apa yang terjadi merupakan musuh bersama yang seharusnya ditangani bersama,” kata dia. Yang terjadi, masing-masing saling mencari siapa yang salah.

Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Amien Widodo mengatakan, sumber utama banjir, banjir bandang, dan tanah longsor adalah penggundulan hutan yang kian masif. Alih fungsi hutan untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman membuat air hujan yang turun tak dapat diserap tanah dan langsung mengalir menuju tempat yang lebih rendah.

Sampah yang dibuang ke sungai membuat kedalaman sungai makin dangkal. Akibatnya, saat debit air sungai meningkat, terlebih lagi dalam kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, air meluap hingga menggenangi banyak daerah di sepanjang aliran sungai. ”Pengerukan sungai tidak akan memberi manfaat banyak dalam jangka panjang jika bagian hulu sungai tidak ditata karena sedimentasi akan terus terjadi,” katanya.

Hal senada dikatakan pakar lingkungan dari Universitas Diponegoro, Semarang, Prof Sudharto P Hadi. Dia menilai banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air merupakan bencana ekologis, yaitu akibat menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini terjadi karena pola pembangunan saat ini yang lebih mengabdi pada pertumbuhan ekonomi.

Orientasi kebijakan pemerintah terutama di daerah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah. Banyak kebijakan yang dicederai kepentingan pasar, dan tata ruang terabaikan.

”Ini momentum untuk gerakan nasional menanggulangi banjir. Kalau ada tata ruang yang sudah disalahi, mari kita perbaiki agar bencana tidak berulang,” kata Rektor Undip tersebut.

Namun, yang terjadi, pemerintah cenderung disibukkan dengan berbagai rencana proyek pembuatan bendungan maupun pengerukan sungai untuk mencegah banjir terjadi lagi. Bahkan untuk merespons bencana pun, pemerintah lambat.

Seperti di Kabupaten Karo, para korban erupsi Sinabung sudah bertahan di pengungsian sekitar 3 bulan, tetapi belum ada kejelasan bagaimana penanganan selanjutnya mengingat erupsi Sinabung kemungkinan masih akan berlanjut.

Di Manado, pemerintah kota setempat juga dinilai lambat membantu para korban banjir. Di sejumlah wilayah, warga masih kekurangan air minum.

Dari berbagai langkah yang dilakukan pemerintah, penanganan bencana masih reaktif. Belum terlihat upaya terpadu untuk menata lingkungan dan tata ruang yang sudah telanjur rusak.

Seperti di Manado, untuk mencegah banjir terjadi lagi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera meninggikan tanggul di sekeliling Danau Tondano dan pembuatan pintu airnya sekitar 1 meter mulai tahun ini. ”Dengan hal ini diharapkan kapasitas tampungan (Danau Tondano) akan meningkat,” ujar Wakil Menteri PU Hermanto Dardak di Jakarta, Jumat.

Hermanto mengatakan, ada beberapa sungai yang bermuara ke danau tersebut. Untuk mengatur volume air yang masuk ke Danau Tondano, Kementerian PU akan membuat pintu air. Dengan adanya pintu air itu, debit air yang masuk bisa dikendalikan sehingga tidak akan melebihi kapasitasnya.

”Untuk mengerjakan peninggian tanggul dan pintu air, kami sudah anggarkan Rp 72 miliar,” ujarnya.

Beberapa sungai di Manado juga menyempit akibat sedimentasi. Kementerian PU akan menormalisasi sungai-sungai itu, dilebarkan menjadi 50 meter. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dialokasikan dana Rp 156 miliar yang berasal dari tahun anggaran 2014 dan 2015.

Hermanto mengatakan, pihaknya juga berencana membangun waduk berkapasitas 23 juta meter kubik di Manado. Dibutuhkan empat tahun dan dana tidak kurang dari Rp 1 triliun untuk membangun waduk tersebut.(ZAL/ARN/GSA/MZW/MKN/MAR/VDL/HEN/ITA/SEM/CHE/DMU/EGI/WIE/REK/SON/MHF)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.