Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bela SBY soal Penanganan Sinabung

Kompas.com - 15/01/2014, 21:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menampik anggapan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak memperhatikan puluhan ribu pengungsi akibat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Demokrat membela Presiden SBY dan menyebut Ketua Umum Partai Demokrat itu selalu mengutamakan rakyat.

"Sebagai Presiden, Pak SBY selalu mengutamakan rakyat. SBY juga sudah mengagendakan kunjungan ke Sinabung, hanya waktunya yang harus diatur," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menambahkan, Presiden SBY tidak pernah membedakan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan, SBY pernah menginap cukup lama di Papua.

"Dari segi penduduk, Papua tentu tidak sebesar Jawa. Jauhnya seperti itu, tapi Pak SBY tetap turun di sana. Jadi tidak bisa dikatakan bencana ini lebih penting dari yang lainnya," kata Ramadhan.

Sebagai politisi partai penguasa, Ramadhan pun tak mengetahui mengapa Presiden tidak juga turun mengunjungi Sinabung, meski gunung ini sudah mulai bererupsi sekitar tiga bulan lalu. "Kalau itu saya tidak tahu, bisa ditanyakan ke juru bicara saja," ucapnya.

Ramadhan menuturkan, yang terpenting saat ini Partai Demokrat sudah menerjunkan bantuan ke Gunung Sinabung. Dia menuturkan bahwa para caleg Partai Demokrat sudah mulai membangun posko di sana.

"Seperti saya, walaupun itu bukan dapil saya, relawan saya sudah mulai membuat posko-posko," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, kritik dilayangkan terhadap sikap Presiden yang dinilai lamban terhadap penanganan korban Gunung Sinabung. Di dunia maya, para pengguna akun Twitter bahkan sudah mempromosikan gerakan "UnfollowSBY" sebagai bentuk protes lambannya Presiden menangani pengungsi di Sinabung.

Seperti diketahui, Gunung Sinabung mengalami erupsi sebanyak 30 kali pada Selasa (14/1/2014) kemarin. Luncuran awan panas yang menyertai letusan pun semakin sering terjadi dengan jarak luncuran semakin jauh. Bila sebelumnya luncuran awan panas mencapai jarak 3 kilometer dari kawah gunung, pada Selasa jaraknya 4 sampai 5 kilometer ke arah Tenggara.

Jumlah pengungsi akibat letusan Gunung Sinabung yang sudah berlangsung berbulan-bulan juga terus bertambah. Per Selasa, jumlah pengungsi tercatat 26.088 orang dari 8.103 kepala keluarga. Para pengungsi tersebut berasal dari 34 desa dan 2 dusun di Kabupaten Karo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com