Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Harusnya Kita Bangga dengan SBY

Kompas.com - 14/01/2014, 20:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie heran dengan hasil survey Pol-Tracking yang menyebut partainya banyak diberitakan negatif oleh media karena kasus korupsi.

Padahal menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah melindungi kadernya yang terjerat kasus korupsi.

"Harusnya kita bangga dan apresiasi SBY, beliau tidak sama sekali membela koruptor, apalagi kadernya sendiri," kata Marzuki saat menghadiri acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat di JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (14/1/2014).

Dia pun membandingkan kasus korupsi yang ada di zaman SBY dan kasus korupsi yang ada di zaman pendahulunya. Menurutnya, korupsi yang terjadi di era SBY lebih baik karena tak ada koruptor yang dilindungi.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sangat signifikan untuk menjerat para koruptor.

"Kadang kita salah menyikapi soal korupsi dan ini agak memprihatinkan. Kalau salah menyikapi, akan kembali ke jaman dulu. Sejak jaman dulu banyak, cuma dilindungi. Seharusnyua yang ini diapresiasi, tidak ada orang melindungi koruptor," jelas Ketua DPR itu.

Calon Presiden Konvensi Demokrat itu pun kemudian berjanji akan membuat sistem penanganan korupsi yang lebih baik di zamannya. Bahkan dia mengatakan siap untuk mundur jika terjadi korupsi saat dia menjabat sebagai presiden nanti.

"Sekarang masih membangun demokrasi, dengan situasi berbeda. Saya juga punya cara membangun sistem yang baik. Nanti saya siap mundur kalau terjadi korupsi. Tiap jaman ada masanya sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, survei Pol-Tracking menyebut bahwa Demokrat merupakan partai kedua tertinggi yang paling banyak diberitakan setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, tingginya pemberitaan negatif soal partai itu disebabkan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh dan petinggi parpol tersebut.

Jumlah media yang dipantau adalah lima stasiun televisi, lima media online, dan lima media cetak. Pemberitaan yang dipantau adalah berita pada program berita siang dan sore pada Senin hingga Jumat di stasiun televisi TV One, Metro TV ,SCTV , RCTI, dan Trans7.

Sementara itu, media online yang dipantau adalah Detik.com , Kompas.com , Viva.co.id , Merdeka.com, dan Okezone.com . Adapun media cetak yang dipantai adalah Kompas , Koran Tempo , Media Indonesia, Republika, dan Seputar Indonesia. Pemantauan dilakukan selama 1 Februari hingga 24 Desember 2013.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com