Gerindra Bantah Iklan Prabowo soal Subsidi BBM Pencitraan

Kompas.com - 13/01/2014, 12:38 WIB
Salah satu iklan Partai Gerindra yang menyoroti harga BBM  KOMPAS.COM/Sandro GatraSalah satu iklan Partai Gerindra yang menyoroti harga BBM
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edi Prabowo mengatakan, partainya berkomitmen mencari solusi yang tepat terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Ia menegaskan, sikap Gerindra jelas dan bertekad menyajikan bahan bakar dengan harga terjangkau jika memiliki kesempatan berkuasa pada periode 2014-2019.

Edi menjelaskan, semua komitmen itu telah disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui iklan yang dipublikasi di media. Ia menampik jika iklan tersebut hanya digunakan untuk pencitraan partai dan Prabowo sebagai calon presiden.

"Kami benar-benar ingin subsidi sampai ke rakyat, bukan terpotong di tengah jalan. Kalau ada yang menganggap iklan itu pencitraan, terserah, kami siap perdebatkan argumentasinya," kata Edi, saat dihubungi, Senin (13/1/2014).

Menurut Edi, subsidi BBM sangat besar dan memebani APBN. Dalam hitungannya, tak kurang dari Rp 300 triliun dana APBN digelontorkan untuk subsidi BBM, atau sekitar 20 persen dari jumlah APBN 2013.

Dalam iklannya, kata Edi, Prabowo ingin menyampaikan bahwa subsidi BBM akan lebih tepat dan produktif jika dialihkan pada kebijakan lain. Alasannya, subsidi BBM dianggap tak tepat karena 60 persennya dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

"Beliau kan bilang menyediakan bahan bakar terjangkau, banyak alternatif selain BBM. Misalnya bahan bakar dari nabati atau biotanol, nah kita punya rencana untuk mengembangkan itu," ujarnya.

Selanjutnya, kata Edi, subsidi BBM juga dapat dikurangi untuk membeli dan mengoperasionalkan 10.000 bus gratis. Dengan begitu, 40 persen penikmat subsidi BBM yang menggunakan sepeda motor akan beralih pada moda transportasi bus gratis tersebut. Hal itulah yang diakui Edi sebagai latar Gerindra mendukung pengurangan subsidi BBM. Meski dianggap tak populer, tapi Gerindra yakin kebijakan itu lebih baik ketimbang banyak dana digelontorkan tapi tak tepat sasaran.

"Kita sidah punya semua, yang belum adalah kesempatan memimpin. Kalau ada yang bilang iklan itu pencitraan, saya rasa rakyat lebih cerdas," ujarnya.

Prabowo Subianton kembali gencar beriklan melalui televisi menjelang Pemilu 2014. Beberapa iklan dibuat dan ditayangkan di acara-acara yang banyak ditonton masyarakat. Beberapa iklan menyoroti harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai tinggi. Dalam narasi salah satu iklan, Prabowo disebut memperjuangkan harga BBM murah. Iklan lain yang narasinya dibacakan langsung Prabowo juga mengkritik tingginya harga BBM.

"Saatnya perubahan. Kami akan membuat rakyat punya harapan. Harga pangan dan bahan bakar akan terjangkau. Masa depan akan cerah. Bergabunglah dengan kami untuk perubahan di Indonesia. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi," kata Prabowo, dalam iklan tersebut.

Isu BBM sempat menjadi polemik ketika pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2013 di DPR pada pertengahan tahun 2013. Pro dan kontra terjadi ketika membahas mengenai anggaran subsidi BBM yang berimbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Ketika itu, Prabowo salah satu pihak yang berpendapat perlunya pengurangan subsidi BBM lantaran sudah membebani APBN. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menyampaikan dukungan terhadap pemerintah untuk menaikan harga harga BBM bersubdisi.

"Subsidi (BBM) sudah terlalu berat. Mau tidak mau pemerintah harus mencabut. Saya termasuk yang menyarankan," kata Prabowo di Jakarta, Kamis (30/5/2013). (Baca: Prabowo Dukung Harga BBM Bersubsidi Naik)

Tak hanya itu, Prabowo juga pernah menyebut tidak akan segan mengambil kebijakan tak populer demi kepentingan nasional jika terpilih menjadi presiden. Salah satu contohnya mendukung penghapusan subsidi BBM.

"Bukan popularitas yang saya cari. Kepentingan nasional yang saya utamakan. Subsidi (BBM) hanya menghamburkan APBN dan menggerus cadangan energi Indonesia," kata Prabowo.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X