Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Soal Kabar Pimpinan KPK ke Cikeas, Loyalis Anas Bermanuver!

Kompas.com - 10/01/2014, 02:28 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabar bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mendatangi Cikeas, kediaman Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, disebut sebagai manuver dari para loyalis mantan ketua umum partai itu, Anas Urbaningrum.

"Saya tidak melihat yang bersangkutan (Anas) melawan Partai Demokrat dan KPK. Bahwa ada pengikut-pengikutnya yang membangun persepsi, itulah politik," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, seusai pidato politik di Kantor Sekretariat Komite Konvensi Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Menurut Marzuki, manuver itu adalah upaya untuk mengalihkan isu terkait kasus dugaan suap Hambalang yang menimpa Anas. Karena politik adalah pertarungan, kata dia, Partai Demokrat punya tugas mengklarifikasi dan membuat counter issue untuk menegaskan posisi partai.

Marzuki mengatakan, manuver semacam itu tak perlu dilayani. Sebagai partai berlegitimasi konstitusi, apalagi merupakan partai penguasa, Partai Demokrat tak perlu berhadapan dengan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia bentukan Anas yang baru seumur jagung. "Yang penting saling menghargai. Saling respek," kata Ketua DPR itu.

Selain itu, Marzuki berpendapat pula bahwa persoalan terkait isu melibatkan pimpinan KPK dan beberapa nama lain tersebut tak perlu diperpanjang lagi. Dia melihat persoalan sudah selesai karena Juru Bicara PPI Mamun Murod sudah meminta maaf. "(Akan tetapi) saya tidak mau masuk ke wilayah penegakan hukum. Saya konsisten tentang itu sejak dulu."

Sebelumnya, Mamun mengatakan dia mendapatkan informasi mengenai kedatangan Bambang ke Cikeas, didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pada Senin (6/1/2014). Namun ketika ditanya soal bukti pernyataannya itu, dia tak menjawab secara gamblang.

"Coba nanti diklarifikasikan ke Mas Bambang, dugaan kami mungkin ada permainan di balik ini, di kasus Anas," kata Mamun. Mamun pun menyebutkan rentetan tudingan untuk unsur pimpinan lain KPK, yakni Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja.

"Ada persoalan hukum yang menjerat mereka. Zulkarnain di Jatim, Adnan Pandu punya kasus di Kaltim, nanti akan ada yang buka; dan Abraham Samad dalam beberapa hal lebih tepat jadi jubirnya Ibas. Mungkin hanya Mas Busyro yang masih clear (bersih)," tutur Mamun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com