Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir Syamsuddin Dukung Denny Laporkan Jubir PPI

Kompas.com - 09/01/2014, 11:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, upaya pelaporan ke polisi yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terhadap Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma’mun Murod merupakan urusan pribadi. Amir mendukung langkah Denny.

"Saya kira itu masalah pribadi, hak pribadi Denny Indrayana. Saya membenarkan ya atas apa yang dilakukan," kata Amir saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kamis (9/1/2014).

Menurut Amir, sikap yang ditunjukkan wakilnya merupakan langkah yang tepat untuk memberikan pelajaran kepada semua pihak agar tidak mudah membuat pernyataan tak berdasar. Pasalnya, hal itu dikhawatirkan akan menjatuhkan kredibilitas seseorang jika apa yang dikatakannya tersebut tidak benar.

"Saya kira yang dilakukan Denny ini adalah langkah untuk mendidik masyarakat agar jangan dengan gampang dan mudah menyampaikan berita bohong, yang tidak hanya dengan mudah mencederai kredibilitas seseorang," ujarnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana tak menerima permintaan maaf yang disampaikan Ma’mun Murod. Menurut Denny, permintaan maaf itu tidak tulus. Denny tetap berencana melaporkan Ma’mun ke polisi. Menurut Denny, Ma’mun sendiri tidak dapat membuktikan bahwa ia dan Bambang pernah menyambangi kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Meski meminta maaf, Ma’mun tetap akan mencari kebenaran informasi yang didapatnya. Sebelumnya, Ma’mun dan Tri Dianto menuding Denny dan pimpinan KPK Bambang Widjojanto pernah ke Cikeas. Kedua loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu mengaku mendapat informasi tersebut dari sumber yang dapat dipercaya.

Menurut Ma’mun, sumber itu juga menyebut Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan beserta istrinya Inggrid Kansil. Bambang dan pihak Istana juga telah membantah tuduhan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com