Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Penuhi Panggilan "Jumat Keramat" KPK?

Kompas.com - 08/01/2014, 04:55 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah Anas Urbaningrum kembali mangkir memenuhi panggilan, Selasa (7/1/2014), Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil lagi Anas untuk pemeriksaan pada Jumat (10/1/2014). Akankah Anas datang, dan pameo "Jumat keramat" bakal terjadi?

"(Anas) akan berupaya datang. Asal diperlakukan adil, jangan ada sprindik (surat perintah penyidikan) bocor lagi," kata kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, di depan kediaman Anas, Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa malam.

Firman mengatakan, sudah ada rapat untuk menyiapkan strategi pendampingan Anas untuk pemeriksaan Jumat. Soal "Jumat keramat", Firman mengatakan bahwa hari pemeriksaan itu sama keramatnya dengan Selasa ini.

Setelah Anas tak memenuhi panggilan kedua, pada Selasa malam, tim KPK mendatangi rumah Anas dan menyampaikan surat panggilan ketiga untuk Anas. "Tadi juga situasinya keramat," ujar Firman.

Meski demikian, Firman belum bersedia menjelaskan posisi Anas saat ini. "Pak Anas ada di sini dan tidak akan ke mana-mana," tepis dia.

Anas menolak untuk memenuhi panggilan KPK, Selasa, karena mempertanyakan masih saja ada sangkaan "proyek lain" dalam surat panggilan pemeriksaannya.

Sampai saat ini KPK memang tak pernah menjelaskan soal "proyek lain" yang masuk dalam sangkaan di surat perintah penyidikan untuk Anas, selain proyek Hambalang.

"Jumat keramat" merupakan sebutan yang mencuat setelah KPK beberapa kali menahan para tersangka dalam perkara yang mereka tangani pada hari Jumat. Biasanya penahanan itu dilakukan setelah pemeriksaan terhadap tersangka pada hari tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com