Kompas.com - 31/12/2013, 12:19 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KOMPAS.COM/Sandro GatraPresiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

BOGOR, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi meluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Istana Bogor, Selasa (31/12/20130. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa BPJS yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2014 ini merupakan langkah penting bagi pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih layak dan lebih baik, terutama untuk masyarakat lapisan bawah.

"Melalui BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan ini, saya tidak ingin mendengar ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya," kata Presiden sebelum meresmikan secara simbolik BPJS di Istana Bogor yang disambut tepuk tangan hadirin.

Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono beserta istri, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, memimpin peresmian BPJS tersebut. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Pemerintah, menurut Presiden, menjamin rakyat miskin mendapatkan perlindungan kesehatan. Rakyat miskin, katanya, dapat berobat dan dirawat secara gratis di puskesmas-puskesmas serta rumah sakit. "Sekali lagi saya tekankan, rakyat miskin gratis berobat dan dijamin BPJS," sambung Presiden.

Pemerintah akan menanggung biaya asuransi untuk penduduk yang tidak mampu dan rentan yang jumlahnya sekitar 86,4 juta tersebut. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp 19,93 triliun pada APBN 2014. Diharapkan, BPJS kesehatan ini nantinya mampu memenuhi hak sehat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini, sekitar 121 juta warga atau sekitar 48 persen dari total penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Rinciannya, 86,4 juta jiwa kepesertaan Jamkesmas untuk rakyat miskin; 11 juta jiwa untuk jaminan kesehatan daerah; 16 juta peserta Askes; 7 juta peserta Jamsostek; dan 1,2 juta peserta dari unsur TNI dan Polri.

"Insya Allah, pada tahap kedua, paling lambat tanggal 1 Januari 2019, seluruh rakyat Indonesia telah menjadi peserta BPJS kesehatan," kata Presiden.

Peluncuran BPJS dan JKN secara simbolik dilakukan dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden dengan didampingi Boediono dan Agung Laksono. Selain itu, Menteri Kesehatan memberikan kartu JKN secara simbolik kepada Presiden, Ibu Negara, Wapres beserta istrinya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
Hari Konsumen Nasional, Wapres Minta Masyarakat Paham Hak dan Kewajiban Konsumen

Hari Konsumen Nasional, Wapres Minta Masyarakat Paham Hak dan Kewajiban Konsumen

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, 14 Mobil dan Uang Tunai Disita Polisi

Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, 14 Mobil dan Uang Tunai Disita Polisi

Nasional
Menristek: Pemerintah Siapkan Pengembangan Energi Nuklir untuk Listrik Masa Depan

Menristek: Pemerintah Siapkan Pengembangan Energi Nuklir untuk Listrik Masa Depan

Nasional
Pemerintah Terus Kembangkan Riset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pemerintah Terus Kembangkan Riset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Nasional
KSAD: 4 Jenderal TNI AD Kawal Kasus Pengeroyokan Anggota Kopassus di Jaksel

KSAD: 4 Jenderal TNI AD Kawal Kasus Pengeroyokan Anggota Kopassus di Jaksel

Nasional
Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Nasional
UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

UPDATE 20 April: Bertambah 6.728, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.468.142

Nasional
UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

UPDATE: Bertambah 210, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 43.777 Orang

Nasional
UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

UPDATE 20 April: 6,11 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11, 07 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

UPDATE 20 April: Tambah 69.207, Total Spesimen Terkait Covid-19 yang Diperiksa 13.939.364

Nasional
UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 April: Ada 102.930 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

UPDATE 20 April: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 63.581 Orang

Nasional
Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X