Kompas.com - 26/12/2013, 03:00 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon legislatif dari Partai Gerindra Lalu Ahmad Ismail melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena tak diloloskan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif 2014.

Lalu Ahmad Ismail tidak lolos dengan alasan mengalami psikopatologis sebagaimana hasil pemeriksaan kesehatan. Namun, ia bersikukuh bahwa psikopatologis bukan berarti tidak sehat.

"Buktinya sudah kami sampaikan kepada DKPP," kata Kuasa Hukum Lalu Ahmad, Revi Sandi Negoro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/12/2013).

Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya membantu gugatan Lalu dengan memperkuat bukti bahwa Lalu Ahmad Ismail memenuhi syarat kesehatan untuk maju sebagai calon legislatif.

Lalu Ahmad merupakan caleg dari Partai Gerindra asal pemilihan NTB. KPU menyatakan ia tidak memenuhi syarat kesehatan akibat mengidap psikopatologis sebagaimana keterangan dr Amelia dalam suratnya bernomor 879/SKM/PSI/RSF.

"KPU tidak pernah menunjukkan surat dari RS Fatmawati yang menyatakan Lalu Ahmad tidak sehat, tapi hanya mengungkapkanya secara lisan. Dalam surat keterangan No 879 yang kami pegang tidak tertulis bahwa Lalu tidak sehat, tapi kami dianggap merekayasa alat bukti," ujar Revi.

Kemudian, Lalu meminta klarifikasi atas surat keterangan sehat bernomor 879/SKM/PSI/RSF yang dijadikan rujukan oleh KPU kepada phak RSUP Fatmawati. Surat bernomor: HK0501/II.1/1743/2013, tertanggal 23 Desember 2013 ditandatangani Direktur Utama RSUP Fatmawati, Dr Andi Wahyuningsih Attas, menjelaskan makna psikopatologis.

Di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan RSUP Fatmawati bernomor: 69/IRJ/ESKD/X/9 Oktober 2013 menjelaskan psikopatologis diartikan bukan sebagai antisosial, melainkan hanya tingkat kecurigaan yang tinggi dan masih bisa melaksanakan rutinitas serta fungsi psikologisnya dalam tingkat sedang.

Begitu juga dengan surat No.70/IRJ/SKD/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013, yang tidak menuliskan tentang kondisi caleg yang tidak sehat.

Karena RS Fatmawati telah menyatakan bahwa surat keterangan sehat bernomor 879/SKM/PSI/RSF tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Revi meminta Majelis DKPP mengembalikan hak politik dan hak konstitusional Lalu Ahmad sebagai Caleg DPR RI nomor urut 2 dari dapil NTB.

"Tidak ada alasan lagi bagi KPU untuk tidak meloloskan Lalu karena bukti surat keterangan dari Dirut RSUP Fatmawati merupakan bukti final. Apa yang dituduhkan dalam jawaban maupun fakta persidangan yang menganggap bahwa pihak Gerindra merekayasa tidak dapat dibuktikan karena sikap RS Fatmawati sudah final," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan jadi Undang-undang

Nasional
Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

Bakal Diplomasi dengan Pemerintah Saudi, Menag: Agar Pelaksanaan Haji Furoda Enggak Acak Adul

Nasional
Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Jokowi Beri Penghargaan Satyalencana Wira Karya kepada Enam Bupati

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Nasional
Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Singgung Subsidi BBM Lagi, Jokowi: Kalau APBN Sudah Tak Kuat Gimana?

Nasional
Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Jokowi Tinjau Penelitian Minyak Makan Merah yang Disebut Dapat Cegah Stunting

Nasional
42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

42 Parpol Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024, 7 di Antaranya Partai Lokal Aceh

Nasional
Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

Di Medan, Jokowi Cerita Pembicaraan dengan Zelensky dan Putin soal Stok Gandum

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dihadiri 337 Anggota DPR

Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemasyarakatan Dihadiri 337 Anggota DPR

Nasional
Pengangkatan Pj Gubernur dari Kalangan Militer Dinilai Melukai Masyarakat Aceh

Pengangkatan Pj Gubernur dari Kalangan Militer Dinilai Melukai Masyarakat Aceh

Nasional
Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

Presiden Jokowi: Jangan Setiap Tahun Punya Anak, Jaraknya Diatur

Nasional
Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

Momentum Penegakan Regulasi Filantropi yang Adil dan Transparan

Nasional
Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

Jokowi ke Warga di Kota Medan: Kalau BBM Naik, Ada yang Setuju?

Nasional
Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana di ACT

Nasional
Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.