Alasan Boediono Tolak Hadiri Panggilan Timwas Century

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, surat yang diterima pimpinan DPR dengan kop pribadi bertuliskan "Boediono" itu berisikan delapan poin.

"Intinya, beliau tidak dapat memenuhi undangan DPR, timwas Century dengan alasan-alasan yang tertulis secara argumentasi tertata baik, santun, dan bertutur. Dia mengatakan sudah cukup memberikan keterangan sebanyak dua kali dalam Pansus," ucap Priyo di Kompleks Parlemen, Selasa (16/12/2013) malam.

Priyo menambahkan, Boediono juga menyebutkan bahwa saat ini kasus Century sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan kepolisian. Oleh karena itu, lanjut Priyo, Boediono lebih menghormati proses penegakan hukum dilakukan terlebih dulu.

"Beliau juga merasa ketika masih dalam pansus angket, beliau kooperatif menjalani pemeriksaan di KPK. Menurut pandangannya, menjaga kekuasaan kehakiman itu sikap yang harus dihormati," kata Priyo.

Priyo menyatakan menghormati jawaban Boediono tersebut. Namun, dia belum bisa memastikan reaksi Timwas Century nantinya atas penolakan Boediono ini.

"Kalau nanti ada pandangan-pandangan yang memosisikan tidak sependapat dan mengkritik, saya tetap menyarankan kepada anggota DPR dan timwas Century untuk tetap menghormati jabatan beliau sebagai Wapres. Kita akan cari jalan keluar paling baik, tidak perlu mempermalukan pihak mana pun juga," tutur Priyo.

Menurutnya, keputusan apakah Timwas Century akan kembali melayangkan surat kedua kepada Boediono masih menunggu hasil rapat Timwas Century sebelum masa sidang DPR ditutup pada 19 Desember.

"Saya pastikan tindak lanjut soal jadi atau tidaknya pak Boediono ke DPR akan diputuskan setelah Januari," ucap Priyo.

Timwas Century sepakat untuk memanggil Boediono untuk mengklarifikasi pernyataannya setelah pemeriksaan KPK di Istana Wapres, beberapa waktu lalu. Ketika itu, Boediono diperiksa dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia untuk menggali informasi mengenai keputusan Bank Indonesia dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Pertanyaan seputar krisis merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tidak melihat ada krisis.

Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, menurut Boediono, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, sekecil apa pun, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik. Saat itu, Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik.

Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.