Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabar Koruptor di Jatim, Ketua KPK Dianggap Bermanuver untuk Pilpres

Kompas.com - 13/12/2013, 21:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gaya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang mengungkapkan adanya koruptor kelas kakap di Jawa Timur dinilai hanya untuk pencitraan. Abraham pun dianggap berusaha memoles citranya untuk kepentingan pemilihan Presiden 2014.

"Gerak Ketua KPK lebih cocok untuk manuver capres-cawapres dibandingkan Ketua KPK yang berpikir, berkata dan bertindak berdasarkan standar bukti dan hukum acara yang berlaku," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika saat dihubungi Jumat (13/12/2013).

Pasek menilai Abraham lebih terkesan sebagai pengamat dibandingkan aparat penegak hukum. Seharusnya, lanjut Pasek, setelah sekian lama menjadi pimpinan KPK, Abraham bisa berperilaku layaknya penegak hukum.

"Bukan membuat teka-teki tanpa action. Itu bisa mendegradasikan kewibawaan lembaga KPK," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu berpendapat pernyataan Abraham soal ada perampok kelas wahid di Jawa Timur telah menghakimi seseorang dan melanggar asas praduga tidak bersalah yang harus dianut secara disiplin tinggi oleh aparat.

"Kalau memang ada perampok kenapa tidak ditindak? Kenapa dibiarkan? Wacana-wacana seperti itu hanya kelihatan gagah tapi kosong tanpa substansi jika bukan berangkat dari fakta peristiwa," kata Pasek.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua KPK Abraham Samad
Pasek melihat sejak kasus surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) untuk Anas Urbaningrum bocor ke publik, Abraham terlihat berusaha keras memperbaiki citra dengan memperbanyak pernyatan hebat. Namun, sayangnya pernyataan itu tidak disertai tindakan tegas.

Sikap Abraham ini sangat kontras dengan kerja keras para penyidik yang tengah fokus bekerja. Para penyidik, sebut Pasek, menanggung harapan rakyat untuk mengumpulkan bukti sejumlah tindak pidana korupsi.

"Tapi Ketua KPK-nya sibuk bercitra diri dengan berbagai statemen hebat tapi fatamorgana," imbuh Pasek.

Perampok di Jatim

Sebelumnya, Abraham Samad menyebut ada koruptor besar di Jatim, KPK sulit menembus dan menemukan bukti karena modus kejahatan itu sangat canggih dan tak berbekas.

"Di Jawa Timur itu perampoknya kelas wahid, pelakunya berpengalaman, bahkan kategori tak bisa dimaafkan," kata Abraham dalam sebuah seminar politik kebangsaan di kantor International Conference of Islamic Scholars (ICIS), di Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Hal itu diungkapkan Abraham untuk menjawab pertanyaan seorang peserta seminar yang menanyakan mengapa KPK tak pernah mengungkap kasus korupsi di Jawa Timur. Sang penanya menyebut KPK seolah sengaja tak menyentuh provinsi tersebut.

Namun, Abraham membantahnya dan menyatakan KPK sudah memperoleh informasi terkait kasus dugaan korupsi di daerah itu. KPK akan mengusutnya jika telah ditemukan petunjuk dan alat bukti yang cukup.

Koruptor kelas wahid di Jawa Timur itu, kata Abraham, masuk dalam kategori kelas berat karena melakukan korupsi secara rapi dan tak meninggalkan jejak. Semua kejahatannya, kata Abraham, dirancang sedemikian rupa untuk mengantisipasi adanya penelusuran KPK.

"Kalau yang lain itu pemula, merampok meninggalkan jejak. Kami paham, semoga kami diberi petunjuk oleh Tuhan untuk ungkap kejahatan canggih dan ditutup-tutupi," ujar Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com