Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Luthfi Keberatan dengan Pernyataan Anis Matta

Kompas.com - 12/12/2013, 14:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan keberatan atas pernyataan Presiden PKS Anis Matta yang menyerukan agar seluruh kader PKS meminta maaf kepada publik terkait berbagai kasus yang saat ini membelit kader partai tersebut.

"Saya keluarga keberatan dengan pernyataan Anis Matta. Buat kami, kurang etis sebelum vonis menyampaikan pernyataan seperti itu," kata adik Luthfi, Faisal Hasan Ishaaq, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/12/2013), saat akan menjenguk Luthfi.

Dia keberatan karena Anis seolah-olah sudah mengakui Luthfi bersalah. Padahal, ketika itu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta belum menjatuhkan vonis.

"Saya dengar juga di media dikatakan korupsi bukan program partai kami, mana ada partai yang punya program korupsi? Kalau sudah divonis enggak masalah, tapi kan belum," katanya.

Faisal lantas menuding Anis tengah mencari popularitas dengan menyatakan demikian. "Kami cinta PKS, partai bagus, bersih. Hanya keluarga kami yang sudah lama, sikap Anis Matta anomali. Karena dia sudah tahu vonis dan menyatakan seolah-olah, enggak tahu apa yang dikejar, popularitas?" ucapnya.

Saat seminar Peran Partai Politik dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2014 di Jakarta, 5 Desember 2013, Anis menyerukan seluruh kader PKS agar meminta maaf kepada publik terkait kasus yang saat ini melilit kader PKS. Anis mengaku, masalah yang membelit kadernya sempat membuat citra partainya turun. Namun, menurut dia, setelah melakukan kunjungan ke 33 provinsi, dia yakin kepercayaan masyarakat akan PKS perlahan-lahan kembali. Ketika Anis menyampaikan demikian, Luthfi belum divonis.

Majelis hakim Tipikor menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 1 tahun penjara kepada Luthfi, 9 Desember 2013. Luthfi divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi. Hakim juga memutuskan agar aset Luthfi, seperti rumah, lahan, mobil, dan uang tunai, disita negara karena dianggap berasal dari tindak pidana korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com