Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK: Banyak Pertanyaan Tak Pantas dalam Uji Kelayakan di DPR

Kompas.com - 12/12/2013, 12:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR, Ali Maschan Musa, mengatakan, selama ini banyak pertanyaan yang tak pantas diajukan oleh anggota Dewan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di parlemen. Hal tersebut dikatakannya terkait pengaduan Komnas Perempuan terhadap empat anggota Komisi I DPR yang dianggap melecehkan secara verbal saat menguji Agatha Lily, komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia, lima bulan lalu. 

"Memang ada beberapa teman di sini juga yang sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kurang pantas dan layak," kata Ali di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Pertanyaan yang diajukan para anggota DPR, menurutnya, sering kali tidak berhubungan dengan materi yang seharusnya diajukan. Bahkan, kata Ali, beberapa di antaranya bernada melecehkan seperti yang dilaporkan Komnas Perempuan.

"Pertanyaan seperti, sudah punya pacar belum? Hari ini sudah mandi belum? Kok cantik sekali?" ujar dia.

Padahal, pertanyaan yang diajukan dalam fit and proper test seharusnya sesuai sehingga bisa benar-benar menguji kapasitas kandidat.

"Memang mereka mengajukan pertanyaan sambil bercanda, tapi kan ini DPR, tidak bisa begitu," ujarnya.

Sebelumnya, Komnas Perempuan mengadukan empat anggota Komisi I DPR ke Badan Kehormatan atas tuduhan pelecehan verbal terhadap salah satu calon komisioner KPI Agatha Lily saat uji kelayakan dan kepatutan berlangsung. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan), Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan (Fraksi Partai Demokrat), anggota Komisi I Syahfan Badri Sampurno (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), dan anggota Komisi I Oheo Sinapoy (Fraksi Partai Golkar).

Agatha Lily sendiri, saat dikonfirmasi, merasa tidak pernah dilecehkan saat uji kelayakan dan kepatutan berlangsung. Menurutnya, dia sudah mengenal beberapa orang yang menguji dirinya sehingga dia sama sekali tidak merasa terlecehkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com