Presiden Minta Pemberantasan Korupsi Fokus pada 4 Sektor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap fokus pemberantasan korupsi tidak hanya kepada penindakan, namun juga pencegahan. Celah yang membuka peluang terjadinya korupsi harus ditutup.

"Memberantas korupsi bukan hanya sebuah aksi membawa koruptor ke meja pengadilan. Kita juga harus berhasil meniadakan sumber dan peluang terjadinya korupsi," kata Presiden saat acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Acara tersebut dihadiri para duta besar negara sahabat, jajaran kabinet, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, para kepala daerah, dan ratusan undangan lain.

Dalam pidatonya, Presiden berharap aparat penegak hukum fokus dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di empat sektor. Pertama, korupsi pengadaan barang dan jasa di eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik di pusat maupun daerah.

Kedua, kata SBY, korupsi dalam pengeluaran izin di pusat dan daerah. SBY menyoroti penyimpangan pemberian izin akibat dampak otonomi daerah. SBY mengaku sering menerima laporan perihal penyimpangan itu.

Ketiga, perlu dipastikan penyusunan dan penggunaan APBN dan APBD tidak terjadi penyimpangan. Jangan ada lagi kolusi antara oknum pemerintah dan legislatif.

Keempat, tambah SBY, perlu dilihat secara tajam sektor perpajakan. Penyimpangan pajak dampaknya sangat besar bagi penerimaan negara dan pembangunan. Modusnya, wajib pajak tidak membayar sesuai aturan atau pegawai pajak yang melakukan korupsi.

"Untung wajib pajaknya, untung petugas pajaknya, rugi besar negaranya," kata Presiden.