Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Takut Disangka Korupsi, Pemda Ragu Implementasikan Program

Kompas.com - 09/12/2013, 13:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluhkan dampak dari pemberantasan korupsi. Hingga saat ini, kata Presiden, masih banyak pejabat pemerintahan yang ragu dalam mengimplementasikan program lantaran takut disangka korupsi.

"Fenomena lain munculnya keraguan pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan merealisasikan anggaran karena takut disalahkan," kata Presiden saat berpidato dalam acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Acara tersebut dihadiri jajaran kabinet, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, para kepala daerah, dan pejabat lain.

Presiden mengatakan, saat dirinya berkunjung ke daerah, para kepala daerah, baik gubernur, walikota/bupati kerap mengeluhkan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dengan sangkaan korupsi. Hal itu, kata Presiden, membuat kepala daerah tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan ada yang tidak mau bekerja.

Kegamangan mereka dalam mengelola anggaran, kata Presiden, membuat pencairan anggaran untuk pembangunan sering terhambat. Akhirnya, penyerapan APBN dan APBD tidak sesuai target.

"Ini yang saya terima masukan dari daerah. Oleh karena itu, saya menginstruksikan ke semua, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu harga mati. Tapi pilihlah cara-cara yang tepat agar pemerintahaan masih bisa bekerja," kata Presiden.

"Bayangkan kalau provinsi dan kabupaten tidak bisa bekerja, bayangkan ada lembaga negara tidak bisa bekerja, bayangkan BUMN tidak bisa bekerja karena cara-cara pemeriksaan sedemikian rupa sehingga membuat kemandekan dari organisasi itu," tambah Presiden.

Presiden mengatakan, dirinya memang bertugas menjadikan negara lebih bersih dengan pemberantasan korupsi. Namun, tambahnya, ada pula tugas untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan.

"Karena itu untuk rakyat kita juga, mereka ingin ekonominya tumbuh, kesejahteraannya meningkat, negaranya aman," kata Presiden.

Menjawab pernyataan SBY itu, Ketua KPK Abraham Samad seusai acara berkomentar singkat.

"Pidato kita senafas. Pemdanya saja ketakutan. Kalau Pemdanya yang bersih, tidak perlu takut. Tapi kalau Pemdanya kotor, korup pastilah dia takut," kata Abraham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com