Selain alasan politik, pencapresan mantan Menteri Sekertaris Negara dan Menteri Kehakiman dan HAM ini atas keprihatinan lemahnya supremasi hukum di Indonesia. "Bangsa ini masih bermasalah dengan hukum, buat apa ada pertumbuhan ekonomi jika penegakkan supremasi hukum masih lemah," kata Ketua Majelis Syuro DPP PBB ini di Gedung Jatim Expo Surabaya.
Menurutnya, masalah penegakan supremasi hukum adalah problem mendasar bagi bangsa Indonesia. Baginya, pertumbuhan ekonomi menjadi percuma APABILA tidak mengedepankan filosofi keadilan dan kepastian hukum.
"Saya terima amanat dari PBB ini, karena saya tahu masalah mendasar bangsa ini. Yakni, soal keadilan dan kepastian hukum," tambahnya.
Yusril tidak menyebut siapa nama-nama yang berpeluang digandengnya sebagai calon wakil presiden, namun dari informasi yang dihimpun, ada tiga nama yang santer disebut, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Puan Maharani dari PDIP dan Putri almarhum Gus Dur, Yenny Wahid.
Deklarasi dihadiri ratusan pendukung dari kader PBB se-Jatim, tampak ikut hadir adalah Ketua Umum DPP PBB MS Kaban, dan mantan cagub Jatim dari jalur independen Eggi Sudjana.
Acara deklarasi dimeriahkan pawai barongsai, reog Ponorogo, mobil kuno, dan konvoi motor Harley Davidson di Jalan Ahmad Yani Surabaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.