Yusril Deklarasi Capres di Surabaya

Kompas.com - 08/12/2013, 18:05 WIB
Deklarasi Capres Yusril Ihza Mahendra di Surabaya. KOMPAS.com/Achmad FaizalDeklarasi Capres Yusril Ihza Mahendra di Surabaya.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

SURABAYA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra, mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden 2014 yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB) di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (8/12/2013).

Selain alasan politik, pencapresan mantan Menteri Sekertaris Negara dan Menteri Kehakiman dan HAM ini atas keprihatinan lemahnya supremasi hukum di Indonesia. "Bangsa ini masih bermasalah dengan hukum, buat apa ada pertumbuhan ekonomi jika penegakkan supremasi hukum masih lemah," kata Ketua Majelis Syuro DPP PBB ini di Gedung Jatim Expo Surabaya.

Menurutnya, masalah penegakan supremasi hukum adalah problem mendasar bagi bangsa Indonesia. Baginya, pertumbuhan ekonomi menjadi percuma APABILA tidak mengedepankan filosofi keadilan dan kepastian hukum.

"Saya terima amanat dari PBB ini, karena saya tahu masalah mendasar bangsa ini. Yakni, soal keadilan dan kepastian hukum," tambahnya.


Yusril tidak menyebut siapa nama-nama yang berpeluang digandengnya sebagai calon wakil presiden, namun dari informasi yang dihimpun, ada tiga nama yang santer disebut, yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Puan Maharani dari PDIP dan Putri almarhum Gus Dur, Yenny Wahid.

Deklarasi dihadiri ratusan pendukung dari kader PBB se-Jatim, tampak ikut hadir adalah Ketua Umum DPP PBB MS Kaban, dan mantan cagub Jatim dari jalur independen Eggi Sudjana.

Acara deklarasi dimeriahkan pawai barongsai, reog Ponorogo, mobil kuno, dan konvoi motor Harley Davidson di Jalan Ahmad Yani Surabaya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X