Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asal-usul 200.000 Dollar AS di ESDM Akan Diungkap dalam Dakwaan

Kompas.com - 04/12/2013, 16:53 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Asal-usul uang 200.000 dollar AS yang ditemukan dalam penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno akan diungkap dalam surat dakwaan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang dibacakan dalam persidangan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, lebih baik asal-usul uang itu tidak dikemukakan kepada publik terlebih dahulu.

"Belum bisa disimpulkan dan sebaiknya memang tidak dikemukakan kepada publik kesimpulan itu, nanti di berkas dakwaan akan tersebut itu," kata Bambang di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Dia juga belum dapat menyimpulkan saat ditanya apakah uang 200.000 dollas AS di ruangan Sekjen ESDM itu semacam tunjangan hari raya (THR) yang diberikan Rudi.

KPK telah mengonfirmasi asal-usul uang itu kepada Sekjen ESDM Waryono Karno dan Menteri ESDM Jero Wacik melalui proses pemeriksaan. KPK meyakini kalau 200.000 dollar AS di ruangan Sekjen ESDM itu bukanlah uang operasional Kementerian seperti yang pernah dikatakan Jero.

"Ingat enggak pernyataan JW (Jero Wacik) pertama kali, kalau uang itu operasional, kan enggak bisa dia berkomunikasi ke penegak hukum melalui media, jadi ya kita periksa. Kalau memang operasional, memang kamu tahu, kalau operasional dari mana? Apakah operasional itu uangnya dollar? Ya kita tanya," ucapnya.

Sementara itu, baik Jero maupun Waryono enggan mengungkap detail asal-usul uang tersebut. Belakangan ini Waryono mengakui kalau uang 200.000 dollar AS di ruangannya itu bukanlah duit operasional Kementerian ESDM.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan kalau keterangan Jero diperlukan dalam mengembangkan lebih jauh kemungkinan adanya keterlibatan anggota DPR dalam kasus suap SKK Migas. Rudi mengaku dalam persidangan petinggi PT Kernel Oil Simon G Tanjaya kalau uang 200.000 dollar AS yang diterimanya melalui Deviardi telah diberikan kepada Komisi VII DPR sebagai uang THR.

Uang tersebut, menurut Rudi, dia berikan ke Komisi VII DPR melalui anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat Tri Yulianto. Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Tri sebagai saksi bagi Rudi. Sebelumnya, KPK memeriksa Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang juga politikus Partai Demokrat. Seusai diperiksa, Sutan membantah ada permintaan THR oleh Komisi VII DPR kepada Rudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com