Kompas.com - 04/12/2013, 16:53 WIB
Gedung Kementerian ESDM KOMPAS.com/Indra AkuntonoGedung Kementerian ESDM
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Asal-usul uang 200.000 dollar AS yang ditemukan dalam penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno akan diungkap dalam surat dakwaan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang dibacakan dalam persidangan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, lebih baik asal-usul uang itu tidak dikemukakan kepada publik terlebih dahulu.

"Belum bisa disimpulkan dan sebaiknya memang tidak dikemukakan kepada publik kesimpulan itu, nanti di berkas dakwaan akan tersebut itu," kata Bambang di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Dia juga belum dapat menyimpulkan saat ditanya apakah uang 200.000 dollas AS di ruangan Sekjen ESDM itu semacam tunjangan hari raya (THR) yang diberikan Rudi.

KPK telah mengonfirmasi asal-usul uang itu kepada Sekjen ESDM Waryono Karno dan Menteri ESDM Jero Wacik melalui proses pemeriksaan. KPK meyakini kalau 200.000 dollar AS di ruangan Sekjen ESDM itu bukanlah uang operasional Kementerian seperti yang pernah dikatakan Jero.

"Ingat enggak pernyataan JW (Jero Wacik) pertama kali, kalau uang itu operasional, kan enggak bisa dia berkomunikasi ke penegak hukum melalui media, jadi ya kita periksa. Kalau memang operasional, memang kamu tahu, kalau operasional dari mana? Apakah operasional itu uangnya dollar? Ya kita tanya," ucapnya.

Sementara itu, baik Jero maupun Waryono enggan mengungkap detail asal-usul uang tersebut. Belakangan ini Waryono mengakui kalau uang 200.000 dollar AS di ruangannya itu bukanlah duit operasional Kementerian ESDM.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan kalau keterangan Jero diperlukan dalam mengembangkan lebih jauh kemungkinan adanya keterlibatan anggota DPR dalam kasus suap SKK Migas. Rudi mengaku dalam persidangan petinggi PT Kernel Oil Simon G Tanjaya kalau uang 200.000 dollar AS yang diterimanya melalui Deviardi telah diberikan kepada Komisi VII DPR sebagai uang THR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Uang tersebut, menurut Rudi, dia berikan ke Komisi VII DPR melalui anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat Tri Yulianto. Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan Tri sebagai saksi bagi Rudi. Sebelumnya, KPK memeriksa Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang juga politikus Partai Demokrat. Seusai diperiksa, Sutan membantah ada permintaan THR oleh Komisi VII DPR kepada Rudi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.