Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Jilbab Polwan Harus Diatur, Jangan Malah Tambah Seksi

Kompas.com - 02/12/2013, 12:08 WIB
Dani Prabowo

Penulis


TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Wakapolri Komjen Pol Oegroseno memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan jilbab bagi para polwan. Menurutnya, penggunaan jilbab harus diatur di dalam sebuah aturan tertulis sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

"Saya sebagai Wakapolri harus amankan kebijakan itu bagaimana semua aturan karena organisasi negara harus tertulis," kata Oegroseno di sela-sela kegiatan HUT Polairud di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (2/12/2013).

Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Sutarman sebelumnya telah memberikan lampu hijau kepada para polwan yang ingin menggunakan jilbab. Menurut Sutarman, penggunaan jilbab termasuk hak asasi manusia.

Oegroseno menambahkan, aturan tertulis terkait penggunaan jilbab diperlukan agar terdapat keseragaman di antara para polwan. Dikhawatirkan, tanpa aturan yang jelas justru penggunaan jilbab hanya akan dijadikan sebagai sarana bagi para polwan untuk bersolek diri.

"Jangan sampai pakai jilbab nanti malah tambah seksi. Kalau menurut saya, mau pakai jilbab pakai baju terusan saja sekalian. Jangan sampai bajunya ketat, bodinya kelihatan, malah nimbulin nafsu-nafsu saja nanti," ujarnya.

Lebih lanjut, Oegroseno mengatakan jika saat ini para polwan tetap ingin menggunakan jilbab pada saat bertugas, mereka dipersilakan untuk pindah divisi yang memungkinkan untuk dapat menggunakan seragam yang jauh lebih bebas.

"Lebih mudah kalau ingin gunakan jilbab, silakan tugas di reserse atau intel. Tugas penyamaran pakai pakaian preman. Kalau seragam belum ada ketentuannya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com