Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bos Kernel Oil Disebut Punya Jaringan ke Istana, Ibas, dan Dipo Alam

Kompas.com - 28/11/2013, 14:53 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deviardi, pelatif golf Rudi Rubiandini (mantan Kepala SKK Migas), mengakui bahwa Widodo Ratanachaitong pernah menceritakan bahwa perusahaannya memiliki jaringan ke istana, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Hal itu diungkapkan Deviardi alias Ardi ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap di lingkungan SKK Migas dengan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Mulanya hakim anggota Joko Subagyo membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Deviardi.

"Beliau (Widodo) punya tujuh perusahaan minyak di luar negeri semuanya. Bahwa Widodo punya jaringan sampai ke istana, DPR, dan Dipo Alam," kata Joko.

Deviardi pun membenarkan BAP yang dibacakan hakim. Dia mengatakan, hal itu diceritakan Widodo ketika bertemu di Singapura. Widodo dikenal sebagai bos PT Kernel Oil di Singapura. Kemudian, Deviardi mengaku menelepon Rudi dan menyampaikan informasi dari Widodo tersebut.

"Oh, iya itu pas ketemuan di Singapura. Widodo menyampaikan ke saya seperti itu. Setelah itu saya lapor ke Rudi," terang Deviardi.

"Tanggapan Rudi bagaimana?" tanya hakim Joko.

"Ya, gitu saja. Saya cuma sekadar melapor gitu via telepon," jawab Rudi.

Deviardi mengaku tak tahu tujuh perusahaan yang dimaksud Widodo. Dia juga membenarkan bahwa Widodo menceritakan perusahaannya sering "main" di SKK Migas dan BP Migas sejak dijabat Kardaya dan Priyono seperti terungkap dalam BAP yang dibacakan Joko.

"Widodo juda sampaikan suka main di SKK Migas, BP Migas sejak dijabat Kardaya dan Priyono. Oh tenang, maksud saya menyampaikan ke Rudi apabila berhubungan dengan Widodo ini, Rudi akan membuat Ibas dan istana tenang," kata Joko membacakan BAP Deviardi.

Hakim tak mendalami lebih jauh BAP tersebut dan kembali menanyakan hal lain yang masuk ke dalam substansi hukum kasus yang menjerat Simon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com