Survei: Parpol Berbasis Agama Jarang Gelar Program Sosial

Kompas.com - 24/11/2013, 14:54 WIB
Ilustrasi Poros Tengah Jilid II Kompas.comIlustrasi Poros Tengah Jilid II
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik berbasis agama dinilai jarang menyelenggarakan program sosial dibandingkan parpol berideologi nasional. Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI), Indonesia NGO Forum for Indonesia Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

"Partai berbasis agama agak rendah kuantitas program sosialnya. Mayoritas partai tidak melakukan program mensejahterakan rakyat," kata peneliti LPPsi-UI Bagus Takwin saat memaparkan hasil survei di Kantor INFID, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2013).

Bagus mengatakan, dari sembilan parpol yang kini berada di parlemen, Partai Keadilan dan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa dinilai responden agak tidak peduli terhadap program sosial.

"Parpol lainnya hanya pada tataran agak peduli," katanya.

Ia menambahkan, meski bukan ranah utamanya, kebanyakan parpol yang mendapat bangku di DPR tidak menyelenggarakan program sosial. Program yang dimaksud adalah program pangan, pendidikan dan kesehatan.

Ia menjabarkan, hanya 17,7 persen dari 2.442 responden yang menyatakan PKB melakukan program sosial bagi masyarakat. Urutan dua terendah diduduki PPP dengan angka 19,9 persen.

Menduduki peringkat lebih tinggi, yakni PAN. Partai berlambang matahari itu dinilai oleh 21,4 persen responden menyelenggarakan program sosial. Adapun, PKS mendapat 26,5 persen suara.

Partai nasional yang juga mendapat nilai rendah adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai besutan Wiranto itu hanya dinilai oleh 20,7 persen responden pernah melakukan program sosial.

Adapun Partai Golkar dianggap sebagai parpol yang paling banyak melakukan program sosial. Sebanyak 34,7 persen responden menilai hal itu. Survei tersebut dilakukan pada September hingga November 2013 dengan tingkat kesalahan penelitian sebesar 1,98 persen.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X