Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Islam Tak Kunjung Kompak

Kompas.com - 10/02/2013, 19:25 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam survei lembaga independen memprediksi pemilu 2014 sebagai puncak dari kejatuhan parpol Islam.  Elektabilitas parpol Islam berada jauh di bawah parpol beraliran sekuler yang merajai papan atas dan tengah hasil lembaga survei.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Yudi Latief menilai, merosotnya elektabilitas parpol beraliran Islam karena masalah kekompakan antar parpol jenis itu sendiri. "Parpol Islam tidak cukup kompak. Sekarang tidak ada kolektivitas di antara mereka tapi lebih pada kepentingan pribadi," kata Yudi di Jakarta, Minggu (10/2/2013).

Yudi menjelaskan, apapun partai Islamnya sebenarnya konstituen yang diperebutkan sama, berlatar belakang muslim. Saat memperebutkan konstituen muslim itu, parpol Islam harus memperjuangkan konstituen loyalnya. Parpol Islam, kata Yudi, harus memiliki ciri khas perjuangan politik agar dapat membedakan dirinya dengan parpol sekuler.

"Hukum pemasaran politik akar rumput sendiri harus diamankan oleh mereka. Baru kemudian menjangkau .swing voter yang harus ditarik. Untuk mengamankan captive maka harus mengamankan pemeluk teguh dulu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi melihat, merosotnya elektabilitas parpol Islam harus dirunut dalam kerangka sejarah parpol di Indonesia. Menurutnya, dalam kerangka sejarah itu sejak masa orde baru keberadaan parpol Islam terpinggirkan. Sebab, di masa Orba mantan Presiden Suharto dikelilingi oleh kalangan militer yang phobia atas Islam.

"Saat itu ada gagasan deparpolisasi partai Islam, muncul Islam yes parpol Islam no. Gagasan itu lah yang diabsorb oleh Orde Baru untuk marginalisasi parpol Islam, ada legitimasi intelektual sehingga proses perjuangan politik Islam dalam posisi marginal," tutur Viva.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menekankan, kondisi kontemporer politik Indonesia menganut sistim demokrasi liberal. Hal itu mengarah pada perbedaan ideologi parpol menjadi tidak nyata.

Implementasi ideologi politik Islam, kata Viva, hampir tidak berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi liberal kepentingan politik yang akan menyatukan kekuatan parpol Islam.

"Dalam sejarahnya sendiri parpol Islam toh tidak pernah bersatu, semuanya terpecah dalam parpol berbasis Islam. Tapi Kalau ini bisa disatukan sebenarnya bisa jadi penyeimbang parpol lain (Sekuler)," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com