Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Abbott Sungguh Keterlaluan!

Kompas.com - 20/11/2013, 11:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengecam sikap yang ditunjukkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak mau meminta maaf atas aksi penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah orang dekat SBY lainnya. Demokrat mengingatkan akan persahabatan warga Australia dan Indonesia yang terjalin selama ini.

“Seorang PM Abbott sungguh keterlaluan, tidak memahami bahwa jutaan orang Australia sesungguhnya sangat bersahabat dengan masyarakat Indonesia. Bahkan sebagian menganggap Indonesia sebagai rumah keduanya,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Didi menuturkan, Abbot seharusnya memahami ini dan meminta maaf secara kesatria. Permintaan maaf Abbott, sebut Didi, bisa mendinginkan hubungan kedua negara yang kini tegang karena kasus penyadapan tersebut. “Janganlah gara-gara hanya satu orang Abbott membuat tidak enak jutaan warga Australia yang sesungguhnya sangat bersahabat dengan masyarakat Indonesia,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Terkait sikap Abbott ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan Abbott yang tidak memberi klarifikasi dan tidak mau meminta maaf terkait informasi penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat Indonesia oleh Australia. "Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini (penyadapan)," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha.

Tony sempat menyatakan di hadapan parlemen Australia bahwa dia tidak akan meminta maaf kepada Indonesia. Tony beralasan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan nasional di atas segalanya. Ia justru menegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia tetap dekat dan kuat walau ada tuduhan kegiatan spionase yang memicu kemarahan Pemerintah Indonesia.

Julian mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak bisa menerima tindakan penyadapan dengan alasan apa pun. Untuk itu, nota protes kepada Australia telah disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. Selain itu, Dubes RI untuk Australia juga telah ditarik.

Presiden SBY, tambah dia, menginstruksikan Kemenlu untuk tetap meminta penjelasan dari Australia. Masyarakat Indonesia perlu mendapat penjelasan yang jelas atas isu tersebut. Hingga pagi tadi, kata Julian, belum ada komunikasi antara Presiden SBY dan PM Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Ahli Pidana: Bansos untuk “Korban” Judi Online Sama Saja Kasih Narkoba Gratis ke Pengguna…

Nasional
KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

KPK Akan Gelar Shalat Idul Adha Berjamaah untuk Tahanan Kasus Korupsi

Nasional
Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Ahli Sebut Judi Online seperti Penyalahgunaan Narkoba, Pelakunya Jadi Korban Perbuatan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com