Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

“Elektabilitas Ical Tak Memuaskan karena Bajing Loncat”

Kompas.com - 20/11/2013, 10:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Banda Aceh Muntasir Hamid berpendapat, penyebab tidak meningkatnya elektabilitas Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon Presiden di Pemilu 2014 disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Menurut Muntasir, ekslusivisme di tubuh Partai Golkar membuat orang-orang di luar lingkar dalam Ical merasa disisihkan.

“Yang kami sayangkan, sekarang yang menjadi tuan rumah adalah si 'Bajing Loncat'. Saya tidak mau sebut siapa. Golkar itu kan banyak kader, tapi tiba-tiba satu orang ini masuk dan mengatur semua strategi Ical sebagai calon presiden yang nyatanya masih jauh dari memuaskan,” ujar Muntasir saat dihubungi, Selasa (18/11/2013).

Muntasir juga mempersoalkan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang tidak menyerap aspirasi dan keluhan pengurus daerah tingkat dua (kabupaten dan kota), terutama terkait dana logistik.

Menurut Muntasir, para pengurus DPP ini tidak pernah melaporkan adanya masalah di daerah. “Di depan Ical mereka hanya beri tahu yang bagus-bagus saja seolah-olah tidak ada masalah di daerah,” katanya.

Selain itu, para pengurus DPP Partai Golkar, lanjut Muntasir, tidak pernah melontarkan kritik kepada Ical. Mereka selalu memuji ical. Padahal, menurut dia, jika memang benar-benar ingin Ical menang dalam Pilpres 2014, orang-orang dekat Ical mesti memberikan kritikan.

Muntasir menyatakan, 200 pengurus DPD II Partai Golkar akan tetap hadir dalam forum rapat pimpinan nasional yang akan digelar pekan ini meski tidak diundang. “Kami akan sampaikan langsung persoalan yang ada, yang merasakan itu kami. Kami yang merupakan ujung tombak partai. Kalau Ical hanya dipuja-puji tinggal tunggu tamat saja,” ujarnya.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh juga mengutarakan persoalan eksklusivisme orang-orang di lingkaran Ical yang menyulitkan kader dan pengurus lain dari faksi berbeda untuk berkomunikasi.

“Sebagai ketum partai, dia harus bisa merangkul apa pun perbedaan pendapat yang muncul dalam forum yang lebih terbuka sehingga bisa berinteraksi dengan dia. Sekarang terkesan tertutup,” ucap Poempida.

Pencalonan Ical sebagai presiden beberapa waktu lalu memang sempat diributkan oleh politisi senior Partai Golkar seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar mempertanyakan keabsahan penetapan Ical sebagai Ketua Umum tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golkar.

Selain itu, Akbar juga sempat melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar terkait dengan evaluasi pencalonan Ical lantaran elektabilitas pemilik Bakrie Grup itu tak juga meningkat. Akbar pun menyinggung soal keluhan pengurus daerah yang merasa tidak diperhatikan Ical. Mereka mengeluhkan soal pencairan dana operasional kampanye dan dana saksi yang belum juga cair. Hal ini kemudian menimbulkan isu bahwa Partai Golkar tengah dilanda krisis finansial. Namun, hal ini dibantah Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com