“Elektabilitas Ical Tak Memuaskan karena Bajing Loncat”

Kompas.com - 20/11/2013, 10:08 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, memberikan sambutan di depan kader dan fungsionaris Partai Golkar, di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Sabtu (20/10/2012).   TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, memberikan sambutan di depan kader dan fungsionaris Partai Golkar, di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Sabtu (20/10/2012).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Banda Aceh Muntasir Hamid berpendapat, penyebab tidak meningkatnya elektabilitas Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon Presiden di Pemilu 2014 disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Menurut Muntasir, ekslusivisme di tubuh Partai Golkar membuat orang-orang di luar lingkar dalam Ical merasa disisihkan.

“Yang kami sayangkan, sekarang yang menjadi tuan rumah adalah si 'Bajing Loncat'. Saya tidak mau sebut siapa. Golkar itu kan banyak kader, tapi tiba-tiba satu orang ini masuk dan mengatur semua strategi Ical sebagai calon presiden yang nyatanya masih jauh dari memuaskan,” ujar Muntasir saat dihubungi, Selasa (18/11/2013).

Muntasir juga mempersoalkan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang tidak menyerap aspirasi dan keluhan pengurus daerah tingkat dua (kabupaten dan kota), terutama terkait dana logistik.

Menurut Muntasir, para pengurus DPP ini tidak pernah melaporkan adanya masalah di daerah. “Di depan Ical mereka hanya beri tahu yang bagus-bagus saja seolah-olah tidak ada masalah di daerah,” katanya.

Selain itu, para pengurus DPP Partai Golkar, lanjut Muntasir, tidak pernah melontarkan kritik kepada Ical. Mereka selalu memuji ical. Padahal, menurut dia, jika memang benar-benar ingin Ical menang dalam Pilpres 2014, orang-orang dekat Ical mesti memberikan kritikan.

Muntasir menyatakan, 200 pengurus DPD II Partai Golkar akan tetap hadir dalam forum rapat pimpinan nasional yang akan digelar pekan ini meski tidak diundang. “Kami akan sampaikan langsung persoalan yang ada, yang merasakan itu kami. Kami yang merupakan ujung tombak partai. Kalau Ical hanya dipuja-puji tinggal tunggu tamat saja,” ujarnya.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh juga mengutarakan persoalan eksklusivisme orang-orang di lingkaran Ical yang menyulitkan kader dan pengurus lain dari faksi berbeda untuk berkomunikasi.

“Sebagai ketum partai, dia harus bisa merangkul apa pun perbedaan pendapat yang muncul dalam forum yang lebih terbuka sehingga bisa berinteraksi dengan dia. Sekarang terkesan tertutup,” ucap Poempida.

Pencalonan Ical sebagai presiden beberapa waktu lalu memang sempat diributkan oleh politisi senior Partai Golkar seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar mempertanyakan keabsahan penetapan Ical sebagai Ketua Umum tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golkar.

Selain itu, Akbar juga sempat melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar terkait dengan evaluasi pencalonan Ical lantaran elektabilitas pemilik Bakrie Grup itu tak juga meningkat. Akbar pun menyinggung soal keluhan pengurus daerah yang merasa tidak diperhatikan Ical. Mereka mengeluhkan soal pencairan dana operasional kampanye dan dana saksi yang belum juga cair. Hal ini kemudian menimbulkan isu bahwa Partai Golkar tengah dilanda krisis finansial. Namun, hal ini dibantah Ical.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X