Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poempida: Ical Masih Berutang ke Kader Golkar

Kompas.com - 19/11/2013, 16:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengatakan, pencalonan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai presiden tak akan berjalan mulus. Pasalnya, seluruh faksi di internal Partai Golkar belum bersatu. Satu-satunya cara Ical untuk menyatukan faksi-faksi adalah menuntaskan utang janji Ical dulu saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) 2009.

"Ketika Pak Ical tunjukkan komitmennya saat Munas lalu, maka persoalan faksi-faksi ini akan menghilang. Asalkan Pak Ical penuhi saja janjinya dulu, yaitu memberikan dana abadi dan pembangunan gedung," ujar Poempida di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Suara-suara di daerah yang mengeluhkan soal ketiadaan dana operasional juga harus segera disikapi oleh Dewan Pimpinan Pusat agar semua mesin partai bisa fokus bersama memenangkan Ical sebagai presiden.

Lebih lanjut, Poempida menuturkan bahwa saat ini faksi-faksi yang ada di tubuh Partai Golkar sebenarnya mulai melakukan manuver dan mobilisasi politik yang bisa mengganggu pencalonan Ical sebagai presiden. Namun, manuver tersebut dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dikenal vokal.

"Tujuan mereka bukan untuk mengganti Ical, melainkan lebih mencari perhatian karena selama ini merasa tidak diberi ruang oleh Ical," ucap Poempida.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar ini berpendapat, Partai Golkar tengah dilanda persoalan eksklusivisme orang-orang di lingkaran Ical yang menyulitkan kader dan pengurus lain yang berbeda faksi untuk berkomunikasi.

"Sebagai Ketum Partai (Golkar), dia harus bisa merangkul apa pun perbedaan pendapat yang muncul dalam forum yang lebih terbuka sehingga bisa berinteraksi dengan dia. Sekarang terkesan tertutup," ucap Poempida.

Pencalonan Ical sebagai presiden sempat diributkan oleh politisi senior Partai Golkar seperti Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar mempertanyakan keabsahan penetapan Ical sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golkar.

Selain itu, Akbar juga sempat melayangkan surat kepada DPP Partai Golkar terkait evaluasi pencalonan Ical karena mandeknya elektabilitas pemilik Bakrie Group itu. Akbar pun menyinggung soal keluhan pengurus daerah yang merasa tidak diperhatikan oleh Ical.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com