Kompas.com - 19/11/2013, 15:41 WIB
Kapolri Jenderal Sutarman (tengah) saat menghadiri acara silaturahmi Kapolri bersama insan pers di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2013). Pertemuan dengan awak media, baik media elektronik atau media cetak itu bertujuan untuk meminta dukungan pers agar bersama-sama membesarkan Polri. TRIBUNNEWS/HERUDIN Kapolri Jenderal Sutarman (tengah) saat menghadiri acara silaturahmi Kapolri bersama insan pers di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2013). Pertemuan dengan awak media, baik media elektronik atau media cetak itu bertujuan untuk meminta dukungan pers agar bersama-sama membesarkan Polri.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia memberikan kelonggaran kepada polisi wanita yang ingin menggunakan jilbab pada saat berdinas. Pasalnya, penggunaan jilbab tersebut merupakan hak pribadi seseorang.

"Itu hak asasi seseorang, saya sudah sampaikan kepada anggota kalau misalnya ada anggota yang mau pakai, silakan," kata Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman di sela-sela acara "Silaturahmi Kapolri dengan Insan Pers" di Ruang Rupatama Mabes Polri, Selasa (19/11/2013).

Kendati demikian, sampai saat ini belum ada aturan resmi yang dikeluarkan Kapolri terkait penggunaan jilbab. Aturan tersebut baru akan dikeluarkan setelah praktik penggunaan jilbab itu dijalankan dan dievaluasi.

Lebih lanjut, Sutarman mengatakan, dengan belum adanya aturan tersebut, maka belum ada anggaran khusus yang dikucurkan Polri untuk pengadaan jilbab. Polwan yang ingin menggunakan jilbab dipersilakan membeli sendiri jilbabnya.

"Anggaran belum ada, kalau mau beli, silakan. Contohnya kan sudah ada. Mulai besok kalau ada yang mau pakai saat tugas tidak masalah," ujarnya.

Seperti diberitakan, tidak diperbolehkannya penggunaan jilbab bagi polwan selama ini mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Hingga saat ini, Polri belum memiliki aturan khusus untuk seragam polwan berjilbab, kecuali di Provinsi Aceh.

Seragam Polri, termasuk di dalamnya polwan, diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005. Tidak tertulis larangan berjilbab dalam surat keputusan Kapolri itu. Namun, semua anggota harus mengenakan seragam yang telah ditentukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat berdinas, semua anggota wajib mengenakan seragam yang sama baik, mulai dari ujung kepala hingga kaki. Pengecualian dilakukan untuk polwan yang tidak mengenakan seragam, seperti bagian reserse dan intelijen. Mereka diperbolehkan berpakaian bebas ataupun mengenakan jilbab.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Nasional
Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Nasional
BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

Nasional
Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Nasional
Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Nasional
Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Nasional
TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

Nasional
Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

Nasional
BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

Nasional
TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.