Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpidana Narkoba Asal Pakistan Dieksekusi Mati

Kompas.com - 18/11/2013, 13:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung mengeksekusi mati seorang terpidana kasus narkotika asal Pakistan, Muhammad Abdul Hafeez (44), Minggu (17/11/2013). Hafeez dieksekusi oleh tim jaksa dari Kejaksaan Tinggi Banten dibantu oleh anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya.

"Dia (Hafeez) dieksekusi oleh tim jaksa eksekutor Kejati Banten dibantu Brimob Polda Metro Jaya serta rohaniawan dan dokter di sekitar Tempat Pemakaman Umum Desa Suradita, Tangerang Selatan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi, melalui pesan singkatnya, Senin (18/11/2013).

Hafeez ditangkap pada 26 Juni 2001 lalu, setelah terbang dari Psawar, Pakistan, menuju Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Ketika ditangkap, Hafeez kedapatan membawa 1.050 gram heroin yang disimpan dalam bungkusan makanan ringan.

Atas perbuatannya, lanjut Untung, Hafeez dianggap telah melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No  22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kejaksaan telah memberikan kesempatan kepada Hafeez untuk mengajukan upaya hukum mulai dari banding hingga grasi. Namun, permohonan grasi yang dimohonkan Hafeez ditolak berdasarkan surat keputusan Nomor 15/G Tahun 2004 tertanggal 9 Juli 2004.

Begitu pula, sambung Untung, pengajuan Peninjauan Kembali pertama yang diajukan terpidana kepada Mahkamah Agung juga ditolak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68.PK/PID/2005 tanggal 28 Juli 2005. Kurang puas, terpidana kemudian mengajukan Peninjauan Kembali kedua ke Mahkamah Agung.

"Mahkamah Agung menolak permohonan PK terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 96.PK/Pidsus/2008 tertanggal 18 Februari 2009," ucap Untung.

Untung mengatakan, proses eksekusi terhadap Hafeez dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terpidana telah mendapatkan haknya untuk mengajukan upaya hukum kembali atas kasusnya.

Untung menuturkan, eksekusi mati Hafeez merupakan eksekusi kelima yang dilakukan Kejagung sepanjang 2013. Kendati demikian, masih ada sejumlah terpidana mati yang belum dieksekusi lantaran masih mengajukan upaya hukum kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com