Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Petinggi Adhi Karya Bantah Suap Mantan Deputi Penindakan KPK

Kompas.com - 16/11/2013, 01:34 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dugaan pemberian uang pada mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ade Raharja, dibantah pula oleh mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor. Dalam salah satu berita acara pemeriksaan skandal proyek Hambalang, Ade disebut menerima sejumlah uang, antara lain dari Noor.

"Pak Teuku Bagus tidak pernah lakukan itu," kata kuasa hukum Noor, Hario Budi Wibowo, Jumat (15/11/2013). Soal pemberian uang muncul dalam BAP mantan petinggi lain di PT Adhi Karya, Arief Taufiqurahman. Selama pemeriksaan Noor, ujar Hario, KPK juga tak pernah menyinggung apalagi meminta konfirmasi soal dugaan pemberian uang kepada Ade itu.

"Saya (pun) tidak tahu kalau ada (aliran dana) ke sana. Di kasbon tidak ada (pemberian uang) ke sana," kata Hario. Sebelumnya Ade disebut menerima uang Rp 2 miliar dari Noor dan Rp 1 miliar dari Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, pemberian uang itu diduga bertujuan menunda penetapan tersangka terhadap petinggi PT Adhi Karya dan rekanan yang menjadi subkontraktornya. Bantahan soal pemberian uang itu sudah lebih dulu datang dari Ade.

Ade bahkan mengaku tak kenal Noor ataupun Machfud. Namun, dia tak menampik pernah diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemeriksaan berlangsung pada akhir September 2013.

Dalam pemeriksaan tersebut Ade mengaku diminta konfirmasi tentang penyebutan namanya dalam BAP Arief. Berita acara tertanggal 6 Mei 2013 itu menyebutkan Ade menerima dana dari PT Adhi Karya dan PT Dutasari Citralaras, yang merupakan kontraktor dan subkontraktor proyek Hambalang.

Ade pun mengaku diminta klarifikasi oleh penyidik tentang alokasi sejumlah dana proyek Hambalang untuk dirinya. Dalam konteks ini, Ade mengatakan, dia tak diberi tahu siapa pemberi ataupun jumlah dana yang dialokasikan untuknya itu.

Menurut Ade, bisa saja ada pihak tertentu yang mencatut namanya. Dia mengatakan, pengungkapan skandal proyek Hambalang terjadi setelah dia tak lagi memegang jabatan di KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com