Mayoritas Masyarakat Indonesia Tidak Tahu soal Konvensi Partai Demokrat

Kompas.com - 14/11/2013, 14:24 WIB
Ilustrasi Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat KOMPAS.com/Indra AkuntonoIlustrasi Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat Indonesia tidak tahu mengenai pelaksanaan konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat. Gaung konvensi hanya terdengar di Pulau Jawa dan Sumatera. 

Demikian terungkap dari hasil survei yang dilakukan Founding Fathers House (FFH) baru-baru ini. Survei dilakukan 9 Oktober sampai 9 November 2013 di seluruh provinsi di Indonesia. 

Survei mendapatkan, sebanyak 76 persen responden mengaku tidak tahu bahwa Partai Demokrat sedang melakukan konvensi. Di Jawa, hanya 46 persen responden yang tahu soal Konvensi Partai Demokrat. Di Sumatera hanya 26,50 persen responden yang tahu. Sementara itu, di luar Jawa dan Sumatera, mereka yang tahu jumlahnya lebih sedikit. 

"Kunjungan peserta konvensi hanya di Jawa dan Sumatera, akhirnya gaung konvensi hanya diketahui masyarakat di situ," kata peneliti senior FFH, Dian Permata, di Kantor FFH, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2013). 

Dari 24 persen yang mengetahui Konvensi Partai Demokrat, kata dia, hanya 2,2 persen responden yang mengetahui bahwa konvensi tersebut diikuti oleh 11 peserta. Sisanya menjawab beragam. Bahkan, ada yang menjawab konvensi ini diikuti oleh 143 orang.

Selanjutnya, dari seluruh responden, hanya 10,9 persen yang tahu bahwa konvensi dilakukan untuk menjaring calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014. 

"Masyarakat tahu, tapi isi di dalamnya kopong. Artinya, konvensi hanya ada di tatanan atas, masyarakat tidak tahu rohnya konvensi," ujar Dian.

Survei dilakukan pada 1.070 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Populasi para responden adalah calon pemilih dalam Pemilihan Umum 2014 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah, dan bukan anggota TNI/Polri aktif. 

Margin of error survei ini diakui sekitar tiga persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Untuk menguatkan hasil survei, FFH melakukan uji kualitas melalui telephone check dan spot check sebesar 20 persen dari total responden. Biaya survei ini mencapai Rp 500 juta dan diklaim berasal dari internal FFH.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Nasional
Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Nasional
Update 3 April: 196 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 19 Provinsi

Update 3 April: 196 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 19 Provinsi

Nasional
Tiga Polisi Jadi Calon Deputi Penindakan KPK, Salah Satunya Wakil Firli di Polda Sumsel

Tiga Polisi Jadi Calon Deputi Penindakan KPK, Salah Satunya Wakil Firli di Polda Sumsel

Nasional
Token Listrik Gratis Bisa Diakses Lewat WhatsApp Mulai 6 April

Token Listrik Gratis Bisa Diakses Lewat WhatsApp Mulai 6 April

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X