Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Masyarakat Indonesia Tidak Tahu soal Konvensi Partai Demokrat

Kompas.com - 14/11/2013, 14:24 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat Indonesia tidak tahu mengenai pelaksanaan konvensi calon presiden yang digelar Partai Demokrat. Gaung konvensi hanya terdengar di Pulau Jawa dan Sumatera. 
Demikian terungkap dari hasil survei yang dilakukan Founding Fathers House (FFH) baru-baru ini. Survei dilakukan 9 Oktober sampai 9 November 2013 di seluruh provinsi di Indonesia. 

Survei mendapatkan, sebanyak 76 persen responden mengaku tidak tahu bahwa Partai Demokrat sedang melakukan konvensi. Di Jawa, hanya 46 persen responden yang tahu soal Konvensi Partai Demokrat. Di Sumatera hanya 26,50 persen responden yang tahu. Sementara itu, di luar Jawa dan Sumatera, mereka yang tahu jumlahnya lebih sedikit. 

"Kunjungan peserta konvensi hanya di Jawa dan Sumatera, akhirnya gaung konvensi hanya diketahui masyarakat di situ," kata peneliti senior FFH, Dian Permata, di Kantor FFH, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2013). 

Dari 24 persen yang mengetahui Konvensi Partai Demokrat, kata dia, hanya 2,2 persen responden yang mengetahui bahwa konvensi tersebut diikuti oleh 11 peserta. Sisanya menjawab beragam. Bahkan, ada yang menjawab konvensi ini diikuti oleh 143 orang.

Selanjutnya, dari seluruh responden, hanya 10,9 persen yang tahu bahwa konvensi dilakukan untuk menjaring calon presiden yang akan diusung pada Pemilu 2014. 

"Masyarakat tahu, tapi isi di dalamnya kopong. Artinya, konvensi hanya ada di tatanan atas, masyarakat tidak tahu rohnya konvensi," ujar Dian.

Survei dilakukan pada 1.070 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Populasi para responden adalah calon pemilih dalam Pemilihan Umum 2014 atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah, dan bukan anggota TNI/Polri aktif. 

Margin of error survei ini diakui sekitar tiga persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Untuk menguatkan hasil survei, FFH melakukan uji kualitas melalui telephone check dan spot check sebesar 20 persen dari total responden. Biaya survei ini mencapai Rp 500 juta dan diklaim berasal dari internal FFH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com